Thursday, 29 October 2020

KLAIM SEPIHAK ATAS TANAH YANG SUDAH DIGARAP OLEH RAKYAT BERAKHIR DEMO

post-top-smn

Peserta demo.

Lumajang, SMN –  Serikat Petani Lumajang (SPL) melakukan aksi demo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Kamis, (23/8). Sekitar 250 orang yang tergabung dalam SPL, melakukan Aksi damai, menurut Koordinator Lapangan SPL Lasiono , bahwa hal itu tentang “Reformasi Agraria”.

“Kedatangan kami ini, untuk menuntut, agar pihak Perhutani, menunjukkan Berita Acara tentang Penetapan Tata Batas Hutan,” kata Lasiono. Menurut Lasiono, pihaknya juga meminta untuk menghentikan klaim sepihak tanah petani yang ada di sekitar hutan.

“Kami juga meminta kepada Perhutani untuk bisa menghentikan intimidasi terhadap petani sekitar hutan,” terangnya lagi. Ditambahkan Lasiono, bahwa pihaknya juga meminta Perhutani untuk segera lakukan penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi di Lumajang “Meminta BPN untuk tidak mengeluarkan sertifikat dilahan yang masih sengketa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, penanggungjawab kegiatan dan sekaligus Ketua SPL, Nurul Huda  menjelaskan, bahwa sebelumnya massa berkumpul di titik kumpul Lapangan bola, Jalan Sunandar Priyosudarmo, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dan berangkat menuju kantor wakil rakyat itu secara bersama-sama. Kasat Intel Polres Lumajang, AKP Zulkarnain menyampaikan, kalau pada saat melaksanakan aksi, wajib damai dan tidak boleh anarkis.

“Pada saat dijalan, tidak boleh mengganggu pengguna lalu lintas yang lain. Saat melaksanakan aksi harus damai dan satu komando, mengikuti petunjuk dan arahan dari aparat keamanan,” katanya singkat Ada 6 kecamatan dan 18 desa yang sampai saat ini mengalami konflik dengan pihak Perhutani. Perjuangan petani untuk mendapatkan haknya mengalami perjalanan yang sangat panjang.

Menurut Ketua Serikat Petani Lumajang (SPL), Nurul Huda, bahwa masih ada masalah mengenai tata batas dengan pihak Perhutani, dan sampai saat ini belum juga menemui titik terang, bahkan terjadi klaim sepihak atas tanah yang sudah digarap oleh rakyat. “Untuk menyelesaikan wilayah tata batas antara petani di sekitar hutan dengan Perhutani, diperlukan proses penetapan tata batas hutan,” jelas Lasiono.

Selain konflik Perhutani ini, juga terjadi pada petani dipesisir selatan Lumajang, tepatnya di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang sampai saat ini juga mengalami masalah dengan lahan garapannya. “Tanah yang mereka reklamasi dan digarap sejak tahun 1948 sempat dirampas oleh rezim orde baru, dan direbut kembali oleh penggarap pada tahun 1998, hingga saat ini juga masih mengalami konflik,” ujarnya lagi.

Menurut Lasiono,  ada perkembangan terbaru dari konflik tersebut, yaitu ada oknum perangkat desa yang melakukan pengukuran secara sepihak, tanpa memberi tahukan dulu kepada petani penggarap sawah rawa tersebut. “Karena hal tersebut, membuat petani penggarap langsung melakukan protes terhadap pengukuran tersebut,” kata Lasiono.  Diduga, pengukuran ini terjadi karena ada pihak yang berupaya untuk mengajukan sertifikat atas lahan tanah rawa seluas 200 hektar.(Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait