Thursday, 29 October 2020

Kanim III Ponorogo, Dukung Upaya Pemerintah Cegah TKI Unprosedural

post-top-smn

Ponorogo kanim Ponorogo, SMN – Hampir satu tahun kantor Imigrasi kelas III Ponorogo beroperasi. Sejak diresmikan bulan April tahun 2016 lalu kantor pelayanan pembuatan paspor ini tidak sepi pengunjung. Tercatat tujuh ribu lebih pemohon paspor hingga akhir tahun 2016 kemarin. Dibukanya kantor Imigrasi di Ponorogo memang atas permohonan pemkab Ponorogo mengingat mayoritas masyarakat Ponorogo bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Selain juga tingginya pemohon paspor umroh dan haji.

Dengan banyaknya TKI di Ponorogo banyak pula kasus yang menimpa para pahlawan devisa asal kota reyog ini. Maka perlu suatu upaya untuk mencegah masyarakat bekerja keluar negeri secara ilegal atau non prosedural. Terkait hal tersebut kantor Imigrasi Ponorogo turut mendukung program pemerintah untuk meminimalisir terjadinya TKI unprosedural dengan jalan melakukan penangguhan paspor apabila ditemukan beberapa kejanggalan baik dari data maupun profil pemohon. “Berdasarkan surat edaran dari Dirjen Imigrasi pusat maka kami berhak menahan paspor seseorang apabila kami temukan beberapa kejanggalan. Misalnya seseorang membuat paspor dengan tujuan wisata ke suatu negara namun dari profil orang tersebut kurang meyakinkan maka kami berhak mengajukan syarat tambahan seperti fotokopy rekening tabungan meskipun syarat pokok membuat paspor sudah terpenuhi. Dari rekening tabungannya kita kan tahu bahwa seseorang tersebut layak nggak bila akan berwisata ke luar negeri. Atau bila seseorang mengaku ingin mengunjungi keluarga di luarnegeri maka kami minta fotokopy paspor orang yang dikunjungi bila memang ada hal-hal yang mencurigakan. Hal ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan TKI unprosedural yang marak akhir-akhir ini,” terang Najarudin Safa’at, M.Si kepala Kanim Ponorogo melalui Mirza Dwitri Patria kepala subseksi Lalulintas dan Status Keimigrasian Kanim III Ponorogo.

Lebihlanjut Mirza mengatakan bahwa kurun waktu dua bulan ini pihaknya sudah menahan atau pending kurang lebih 18 pemohon paspor karena berbagai alasan. “Dari hasil wawancara saat proses apabila ada kejanggalan dari pemohon maka kami pending dulu paspornya. Ada sekitar 18 paspor yang kita pending selama dua bulan ini karena kita curigai ada tujuan lain selain berwisata. Dan nyatanya sampai sekarang mereka tidak kembali untuk mengambil paspornya. Kalau mereka bisa memenuhi syarat tambahan dan memberikan argumen yang meyakinkan maka kami pun tidak berhak menahan paspor mereka karena semua syarat terpenuhi. Kami bukan mempersulit namun demi kebaikan mereka juga daripada nanti diluar negeri terjadi sesuatu,” imbuh Mirza.

Sedangkan untuk pemohon paspor dengan tujuan umroh harus mendapat rekomendasi dari kemenag setempat. Ada juga modus baru untuk mengikuti training di Korea dan Jepang, maka mereka harus mendapat rekomendasi dari Kemenaker. Dengan upaya deteksi dini di imigrasi tiap daerah diharapkan dapat mengurangi jumlah TKI yang pergi ke luar negeri tidak melalui prosedur semestinya atau unprosedural. Tingginya kasus yang menimpa TKI mendorong pemerintah dalam hal ini BNP2TKI menjalin kerjasama lintas sektor salah satunya dengan Dirjen Imigrasi untuk melakukan upaya pencegahan. Oleh karena itu Dirjen Imigrasi menerbitkan surat edaran bahwa Kanim berhak menahan paspor seseorang bila ditemukan kejanggalan atau ada yang mencurigakan.

Ditanya mengenai pelayanan, Najarudin safa’at, M. Si kepala Kanim Ponorogo mengatakan bahwa saat ini sedang sibuk melayani paspor haji di tiga daerah yaitu Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo selain pelayanan reguler seperti biasa. “Saat ini kami sedang sibuk mengerjakan paspor haji, untuk Ponorogo dan Pacitan sudah selesai tinggal Trenggalek yang jumlahnya limaratus lebih. Namun pelayanan paspor haji tidak mengganggu layanan reguler, ” terang Najar sapaan akrabnya. Terkait dengan Pengawasan terhadap orang asing tetap berjalan melalui tim Pengawasan Orang Asing (PORA). “Sejauh ini belum ada satu pun temuan terkait orang asing yang melanggar hukum karena kebanyakan mereka menempuh pendidikan. Namun tim PORA tetap jalan dengan rutin mengadakan pertemuan untuk sharing data dan informasi sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Kami sepakat dan satu misi bahwa keberadaan orang asing di Ponorogo harus diawasi dengan maksimal,” pungkas Najar. Kedepan ada wacana membentuk tim PORA tingkat kecamatan yang melibatkan camat, Danramil dan Kapolsek namun untuk wilayah tertentu yang berpotensi ada orang asing seperti Mlarak. (Any/wid)

post-top-smn

Baca berita terkait