Sunday, 20 September 2020

Jangan Asal Pindah Ke BLUD, Masyarakat yang Jadi Korban

post-top-smn

 

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Ubail memeriksa peralatan Puskesmas saat sidak

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Ubail memeriksa peralatan Puskesmas saat sidak

Ponorogo, SMN Wakil Rakyat selalu memikirkan kesehatan rakyatnya. Pepatah mengatakan” Rakyat Sehat Negara Kuat.” Hal ini telah dibuktikan oleh wakil rakyat Ponorogo. Pasalnya Komisi D DPRD Ponorogo telah melakukan sidak ke sejumlah Puskesmas yang akan memproklamirkan dirinya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 11/2 kemarin.

Ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi secara langsung kesiapan Puskesmas yang tersebar di wilayah Ponorogo karena akan beralih status menjadi BLUD.”Oleh karena itu tidak serta merta dan “Jangan asal” seenaknya saja merubah dari layanan biasa menjadi BLUD demi keuntungan semata harus memenuhi syarat dulu,”Saya tidak mau nanti endingnya masyarakat yang menjadi korban lagi”, kata Ubail Islam ketua komisi D.DPRD Kabupaten Ponorogo.

Pihaknya juga membeberkan ,Penerapan BLUD sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 Sesuai dengan program Pemerintah Permenkes No 12 tahun 2013 dan Peraturan Bupati No 53 tahun 2015. Pada pertengahan 2016 mendatang, semua Puskesmas akan berubah status, dari Puskesmas tarif retribusi menjadi BLUD, namun harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi antara lain harus bisa menampung dan menangani144 jenis penyakit, punya laboratorium,tenaga medis memadai, standart pelayanan diutamakan, sarana dan prasarana harus ada.

Menurutnya, harus ada evaluasi dulu sebelum dipindah dari status tarip biasa ke BLUD karena nantinya akan menambah banyak tenaga sehingga harus diperhitungkan juga anggaran yang akan dikeluarkan, agar tidak terjadi adanya SK bodong.” Saat sidak di Puskesmas Sampung dan Puskesmas Tonatan, DPRD Kabupaten Ponorogo menemukan sejumlah Puskesmas yang belum memenuhi syarat kesiapan menjadi BLUD,” jelentereh Ubail.

Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo saat melakukan sidak

Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo saat melakukan sidak

“Dari tiga puluh satu Puskesmas yang tersebar di Ponorogo masih banyak yang belum mempunyai tenaga administrasi, dokter serta fasilitas penunjang lainnya padahal itu menjadi salah satu syarat puskesmas umum beralih status menjadi puskesmas BLUD, Sehingga hal tersebut harus segera dicari solusinya agar bisa melaksanakan perubahan status nanti.” Tambahnya.Perubahan status dari Puskesmas bertarif retribusi menjadi BLUD, tentu saja akan berpengaruh pada semua pelayanan kesehatan, dan akan terpusat pada puskesmas tersebut, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah dikarenakan tidak memadainya peralatan di Puskesmas tersebut.

Sementara itu Ubail juga menambahkan ,“Seharusnya pemerintah kabupaten setempat menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana penunjung yang diwajibkan sebagai syarat wajibnya perubahan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas BLUD tidak hanya berdiam diri saja,”Paling tidak mengadakan diklat,sosialisasi-sosialisasi terkait Permenkes dan Perbup tentang BLUD. Tidak hanya cuma menerima keuntungan yang banyak dari retribusi Puskesmas yang beralih ke BLUD saja”, pungkas Ubail. (wied/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait