Tuesday, 27 October 2020

Inspektorat Cermati Ambrolnya Proyek Talud Penahan Tanah Rp 457 Juta

post-top-smn
talud senilai Rp 457 juta yang  mabrol di Desa Pelang Lor

Talud senilai Rp 457 juta yang mabrol di Desa Pelang Lor

Ngawi, SMN – Proyek talud penahan tanah (TPT) yang baru selesai dibangun pada 10 Januari lalu di Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar ambrol. Ada dugaan proyek ini dibangun dengan tidak mengindahkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Diantaranya tanpa ada pemasangan besi penahan atau skur sehingga bangunan sangat lemah dan langsung ambrol tergerus air hujan dan derasnya arus sungai.

Kepala Desa Pelang Lor, Suyadi, mengaku sudah menyerahkan pembangunan proyek ini ke pihak yang berkompeten. Walaupun dari dana desa namun pihaknya mengaku sudah tak tahu- menahu mengenai detail pelaksanaannya. “Sudah diserahkan ke tim pelaksana,” ungkapnya.

Namun dari Inspektorat Kabupaten Ngawi sendiri, langsung mengerahkan tim investigasi untuk menelisik ambrolnya talud tersebut. M. Shodiq Tri Widianto, Inpesktur Kabupaten Ngawi mengaku, sudah mendengar laporan tentang ambrolnya talud tersebut. “Penyebab utama curah hujan tinggi dan arus deras,” ungkapnya.

Namun demikian, laporan mengenai gambar rencana dan detail alokasi keuangannya belum diserahkan dari pihak desa. Shodiq menyatakan, penggunaan keuangan desa selama ini masih diatur tersendiri dengan metode yang lebih sederhana untuk menyesuaikan kemampuan desa dan mengutamakan pemanfatannya. “Memang benar bahwa rencana penggunaan dana desa akan dikoordinasikan dengan kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, namun lebih berfungsi untuk pemberi saran,” ungkapnya.

Dengan penggunaan dana Rp 457 juta dan dominan menguras Dana Desa tahun 2016 di Desa Pelang Lor, sudah  semestinya proyek TPT  tersebut mendapatkan ketelitian sejak awal. Menurut Shodiq, pelaksanaan proyek desa dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) dimana TPK harus mengantongi surat keterangan ahli baik itu SKT (Surat Keterangan Terampil) ataupun SKA (surat keterangan keahlian). Sedangkan mengenai proyek yang  baru selesai ahun 2017 padahal dari anggaran tahun 2016, menurut Shodiq masih dibolehkan. “Untuk dana desa, uang bisa keluar dari kas dengan SPJ menyusul dengan toleransi 1 bulan setelahnya,” katanya. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait