Tuesday, 27 October 2020

Implementasikan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II Ponorogo Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan

post-top-smn
Kepala UPT pengelolaan hutan wilayah II Ponorogo, Ir.Suprapto

Kepala UPT pengelolaan hutan wilayah II Ponorogo, Ir.Suprapto

Ponorogo, SMN – Kantor kehutanan Ponorogo yang beberapa tahun sebelumnya di bawah Dinas Pertanian, semenjak diberlakukannya SOTK baru pelaksanaan Undang-Undang no 23 tahun 2014 telah berubah menjadi UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II Ponorogo dibawah Kehutanan Propinsi Jawa timur, Hal ini telah diutarakan oleh Kepala UPT Pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo Ir. Suprapto, dalam agenda Sinkronisasi kegiatan pembangunan kehutanan di UPT pengelolaan hutan wilayah II Ponorogo, yang dihadiri oleh kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa timur indra wiragana SH, kepala UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo Suprapto, Kepala dinas Pertanian Ponorogo Harmanto, segenap pegawai kehutanan dan undangan yang hadir, dan betempat di area halaman UPT II Kehutanan Ponorogo, pada hari senin 16/01 kemarin.

Menurut kepala UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo Suprapto, Sinkronisasi kegiatan pembangunan kehutanan di UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo merupakan kelembagaan baru sebagai pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang pemerintah daerah no 23 tahun 2014, yang diawali melalui koordinasi dan dipimpin langsung oleh kepala dinas kehutanan propinsi Jawa timur bapak Indra wiragana, ujarnya.

Di kabupaten kewenangan kehutanan menangani tanaman hutan raya (TaHuRa) namun di Ponorogo tidak ada TaHuRa, sehingga kewenangannya langsung ditangani oleh kehutanan Propinsi Jawa timur,” Sedangkan kegiatan area kewenangan UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo meliputi Madiun, Ponorogo, Magetan, Kota Madiun dan Ngawi,”Pungkas Suprapto.

Lebih lanjut, Hal senada juga diungkapkan Kepala dinas kehutanan Propinsi Jawa timur Indra Wiragana SH, Kegiatan ini merupakan perwujudan dan realisasi sebagai pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang pemerintah daerah no 23 tahun 2014, yang diawali koordinasi, kemudian merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah hutan sesuai dengan peraturan serta tugas pokok dan fungsi ( TuPokSi) masing-masing.(Wied)

post-top-smn

Baca berita terkait