Surabaya, SMN – Program keluarga harapan (PKH) adalah bertujuan untuk mengurangi beban Rumah tangga sangat miskin, dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Untuk itu, kunci keberhasilan pelaksanaan program PKH ini ada yakni pemberdayaan dan partisipasi.
Pernyataan tersebut disampaikan wagub jatim, Drs. Saifullah Yusuf saat memberikan pengarahan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Prov. Jatim Tahun 2016 di Gedung Dyandra, Jln. Basuku Rahmad Surabaya, Selasa 925/10).
Menurut Gus Ipul, pemberdayaan dan partisipasi adalah dua hal yang harus dilakukan oleh pendamping dan operator program PKH agar bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Mengapa? Karena sebagai pendamping dan operator program PKH itu kuncinya harus bekerja dengan hati dan ikhlas. “ Meskipun dukungan dalam pekerjaan itu belum memenuhi harapan dari teman-teman pendamping dan operator, tetapi pekerjaan ini merupakan tugas yang mulia” tegasnya.
Selanjutnya Gus Ipul mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program ini maka pendamping dan operator harus sama dalam melaksanakan misinya. Yaitu sama-sama bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan atau yang diperlukan mereka. Untuk itu, pemberdayaan harus dilakukan agar mereka bisa berdaya dan mandiri dan kedepan PKH ini tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah sebab mereka sudah sejahtera. Begitu juga dengan cara partisipasi, usahakan mereka (PKH) diajak bicara lebih dulu dalam setiap program atau rencana yang akan dilakukan oleh pendamping untuk mensejahterakan PKH. Ajaklah bicara dan berdiskusi untuk membuat rencana program yang akan dilakukan pendamping atau operator kaitannya dengan sejahteraan para PKH.
“Sebab, bila para PKH itu sejahtera dan berhasil, otomatis pembangunan di jatim baik dan berhasil. Karena keberhasilan pembangunan itu tergantung dari perencanaan baik, dan keberhasilan dari rencana program pembangunan juga harus didukung oleh data yang akurat serta sistematis,” jelas wagub jatim.
Pokoknya, lanjutnya, kalau menyangkut kesejahteraan masyarakat Jawa Timur utama para PKH maka harus didukung dan selalu mendapat dukungan dari semua stake holder mulai dari pusat hingga ke kab/kota. Sebab, keberhasilan pelaksanaan program PKH ini sekaligus dapat dikatakan berhasil dalam bidang pembangunan di Jatim. Oleh karena itu, buatlah mereka berdaya dan buatlah mereka ber-inisiatif secara intensif agar mereka tahu dan mengerti apa yang harus diprioritaskan itulah sebetulnya harapan pemerintah.
“Jadi saya minta pada semua pendamping dan operator terus berkerja dengan hati yang ikhlas serta tidak jenuh untuk mengajak bicara serta diskusi para PKH agar tujuan yang baik ini dapat terlaksana dan kesejahteraan di Jatim terus meningkat,” paparnya.
Sebelum mengakhiti pengarahannya Gus Ipul menambahkan, menurut data BPS hingga maret 2016 jumlah penduduk miskin di jatim mencapai 4,70 juta jiwa atau sekitar 12,5 % dari jumlah penduduk jatim. Untuk mengurangi dan menekan jumlah kemiskinan dan membangun masyarakat di Jatim ini pemprov. Jatim dalam hal Gubernur Jatim memiliki misi khusus yakni; pertama, meningkatkan perluasan lapangan kerja, meningkatkan aktifitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan yang ketiga percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program serta mengembangkan wajib belajar dan yang kelima adalah aksebilitas kesehatan, target bebas pasung.
Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Sosial Prov. Jatim mengatakan, berdasarkan penetapan perluasan keluarga miskin tahun 2016, jatim sebanyak 511.876 KSM. Untuk menghendel dan melaksanakan program penanganan PKH ini pemprov. Jatim telah merekrut pemuda/ pemudi terbaik lulusan D3/S1 dan S2 untuk menjadi pendamping dan operator. Saat ini, total KSM mencapai 1.095.505 KSM,3.705 pendamping dan sebanyak 269 operator tersebar sdiseluruh Jawa Timur.
Rakor PKH Jatim Tahun 2016 yang dilaksanakan sehari di gedung Dyandra Surabaya ini diikuti 800 orang dari seluruh Kab/Kota se Jatim. Ikut hadir dalam kesempatan ini Dirjen Perlindungan dan jaminan Sosial Kementrian Sosial, DR. Ir. Hary Hikmat dan Kadis Sosial Kab/Kota se Jatim.(*)