Wednesday, 21 October 2020

Gubernur Dukung Pengembangan e-Katalog

post-top-smn

3-FOTO-UTAMA-338x600 Tanjung Selor, SMN – Guna meminimalisir penyimpangan dan manipulasi harga dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Dr H Irianto Lambrie mendukung adanya pengembangan sistem pengadaan dengan e-purchasing melalui katalog elektronik atau e-Katalog lokal.

“e-Katalog lokal berguna untuk mempermudah pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga dapat meminimalisir penyimpangan atau manipulasi harga terhadap barang jasa,” ujar Irianto, Kamis (2/3). Gubernur menyebut, banyak beberapa keuntungan jika menggunakan sistem e-purchasing melalui e-katalog. Pertama adalah, e-purchasing akan meningkatkan efisiensi belanja melalui cost reduction. Selain itu, e-catalogue (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa.

“Melalui e-purchasing memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam. Sehingga pihak pemerintah daerah, kementerian, lembaga maupun instansi tidak perlu membuat spesifikasi. Spesifikasi langsung bisa diambil dari e-katalog,” jelasnya.

Keuntungan lainnya, lanjut Irianto, adalah dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi. Sehingga mengurangi dokumen, seperti dalam dokumen pelelangan secara manual. Berbeda dengan sistem pelelangan, menggunakan e-katalog, tidak ada sanggah menyanggah dan mengurangi masalah hukum lainnya.

“E-katalog juga dapat membentuk pasar nasional yang semakin jelas dan terukur, sehingga mempercepat penyediaan fasilitas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat. Bahkan, mampu mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, pelaksanaan E-Purchasing akan terrecord, sehingga memudahkan monitoring dan memudahkan sebagai bahan analisa,” urai Gubernur.

Irianto mengatakan, sistem tender elektronik yang telah diupayakan sejak tahun 2008 telah memberikan kinerja yang cukup baik dalam hal penghematan. Karena semua dikerjakan secara online, sehingga pemerintah tidak perlu lagi harus mengeluarkan budget lebih untuk biaya transportasi dan akomodasi untuk menghampiri pihak-pihak yang berminat ikut tender atau lelang. “Penghematannya cukup bagus. Bahkan untuk e-katalog penghematan lebih besar lagi,” jelas Irianto.

Sementara itu, sebagai provinsi baru, Kaltara akan terus meningkatkan kualitas, termasuk dalam sistem pengadaan barang/jasa. Dalam pertemuan bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Agus Prabowo, Gubernur mengungkapkan keinginannya untuk membangun komitmen kerjasama dengan LKPP RI.

“Intinya kita inginkan kerjasama. Sebagai provinsi paling muda, kita akan terus membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk dengan LKPP,” katanya. Komitmen tersebut, menurut Irianto, untuk lebih memperkuat kualitas pengadaan barang/jasa di Provinsi Kaltara semakin baik. “Kerja sama ini bertujuan supaya sistem pengadaan barang dan jasa di Kaltara menjadi lebih baik, modern, sederhana, cepat, namun patuh pada aturan,” lanjut Irianto.

Gubernur mengatakan, LKPP akan membantu Kaltara untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, pengembangan, serta pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa dan analisa kebutuhan organisasi.

“LKPP juga akan terlibat dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan, melalui pelatihan dan sertifikasi, serta melakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dikatakan Irianto, upaya tersebut dikonkritkan dalam bentuk pengembangan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja SDM pengadaan. Meskipun pengembangan kompetensi itu harus dilakukan secara berproses.

Gubernur optimis dapat mewujudkan hal tersebut. “Kita mempersiapkan SDM supaya paham betul aturan yang dimaksud tadi dalam (membangun) kelembagaan yang tertata,” ujarnya. Pengembangan dan pembinaan ini, imbuh Irianto, perlu dilakukan agar sistem pengadaan dapat lebih transparan karena didukung oleh pelaku pengadaan yang profesional.

“Arah kebijakan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa adalah peningkatan keadilan, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang ditempuh melalui pengembangan dan pembinaan SDM secara profesional,” terangnya.

Di tempat sama, Kepala LKPP RI Agus Prabowo menyambut positif keinginan gubernur. Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar, karena secara geografis berhadapan langsung dengan Malaysia. Peluang LKPP, katanya dibentuk untuk melakukan reformasi pengadaan. Sehingga pihaknya menginginkan untuk memanfaatkan peluang tersebut agar pengadaan dapat lebih cepat, mudah namun tetap akuntabel.

“Perhatiannya harus besar dan harus semangat,” sebutnya.

Agus menyatakan jangka panjangnya bersama Pemprov Kaltara LKPP akan terus mendorong pengadaan barang pemerintah secara online yaitu dengan sistem e-purchasing melalui e-katalog. “Pengadaan barang dengan e-purchasing tentunya akan lebih cepat, efektif dan efisien. Ini yang akan kita dorong. Itu sudah kita bicarakan dengan gubernur. Tapi sementara ini kita penguatan aparat dulu, bagaimana dalam pengisian sistem informasi, rencana umum, mengendalikan blacklist atau daftar hitam kemudian monitoring dan evaluasi dan sebagainya,” katanya. (hms/al/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait