Wednesday, 21 October 2020

Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Malang Bahas 8 Raperda

post-top-smn
Suasana rapat paripurna DPRD kabupaten Malang yang laksanakan pada kamis (16/2) dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Malang

Suasana rapat paripurna DPRD kabupaten Malang yang laksanakan pada kamis (16/2) dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Malang

Malang, SMN.- Rapat paripurna DPRD kabupaten Malang dalam rangka pemandangan umum bersama fraksi – fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang laksanakan pada kamis (16/2) dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, ketua DPRD, Wakil ketua, dan anggota DPRD, para anggota Forkopinda Kabupaten Malang, Sekda, staf ahli dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam agenda ini disampaikan pandangan umum terhadap 8 rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 13 februari yang lalu.

Adapun raperda tersebut adalah rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati malang tahun 2021, perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2004 tentang perseroan terbatas (PT) bank perkreditan rakyat (BPR), pencabutan peraturan daerah kabupaten malang nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan jalan lintas selata, pencabutan peraturan daerah kabupaten malang nomor 10 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah kabupaten malang dalam urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pencabutan peraturan daerah kabupaten malang nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan sumber daya air, pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang pengelolahan usaha pertambangan mineral dan batubara, pencabutan peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah dan pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang bagi hasil kepada desa/kelurahan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu.

Salah satu dari 8 poin raperda yang dibahas dalam sidang paripurna teraebut yaitu Sesuai dengan kesepakatan semua fraksi dprd dan pemerintah kabupaten malang terkait pembentukan dana cadangan bahwa dengan keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah membuka ruang bagi pemda untuk menyediakan anggaran secara bertahap yang digunakan sebagai progam/kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar.

Sementara itu anggaran yang dibutuhkan yaitu untuk pilbub dan wakil sebersar 50 milyar yang bersumber dari APBD, DAK, pinjaman daerah dana darurat yang berasal dari pemerintah dan penerimaan lain. (jun/adv/DPRD)

post-top-smn

Baca berita terkait