Sunday, 25 October 2020

Forum PKL Pamekasan Turun Jalan, Menuntut Bupati Pamekasan Memberikan Kesejahteraan

post-top-smn
Peserta Aksi yang mengatas namakan Forum PKL Pamekasan

Peserta Aksi yang mengatas namakan Forum PKL Pamekasan

Pamekasan, SMN – Puluhan Warga yang tergabung pada Forum PKL Kota Pamekasan (Forkot), dan Bingkai Aspirasi Masyarakat Pamekasan (BARA), aksi turun jalan, meminta Legislatif dan Yudikatif memberikan kejelasan pada kesejahteraan PKL di Kabupaten Pamekasan.

Noer Faisal, M.H. Senin, 27/03/2017, Sebagai Korlap Aksi Memaparkan Bangunan treas politika (Legisatif, Eksekutif dan Yudikatif) mestinya seimbang sesuai dengan tupoksinya, ketiga lembaga tersebut untuk membangun kehidupan rakyat yang adil dan makmur sejahtera tanpa penindasan manusia antar manusia. Akan tetapi di Kabuaten Pamekasan terjadi suatu yang sebaliknya. DPRD yang memiliki kewajiban secara kelembagaan melakukan kotntrol atau fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif justru membuat kebijakan secara kelembagaan dengan istilah “kemitraan penuh” dengan eksekutif.

Secara bahasa saja hal tersebut merupakan bentuk peraturan perundang-undangan kemitraan penuh antara lembaga legislatif/DPRD dan lembaga eksekutif di kabupaten pamekasan cendrung bertentangan dengan UU MD3 yang mengatur tentang lembaga MPR, DPR, dan DPD di indonesia. Bahkan saat DPRD Kabupaten Pamekasan mengajukan Tatib tentang kemitraan penuh tersebut ditolak oleh Propinsi karena tidak lazim. Dan DPRD Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya DPRD di indonesia yang menerapkan istilah kemitraan penuh dengan lembaga eksekutidlf. Kami berpendapat semua ini terjadi kepemimpinan lembaga DPRD dan Pimpinan Lembaga eslksekutif/Bupati Pamekasan adalah kakak beradik, atau saudara kandung.

Sehingga kuatnya dinasti politik di Pamekasan melahirkan pemerintahan yang tak waras. Diantaranya: lemahnya pengawasan DPRD pada kinerja eksekutif dalam melaksanakan penegakan perda No.5 th 2008 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga pelaksanaan tidak maksimal dan DPRD cendrung abai terhadap fungsi pengawasannya. Kemudian Pemda masih berputar-putar pada konsep penataan PKL yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Pemerintah Pamekasan sudah tidak serius dan menjadikan PKL sebagai alat dan alasan untuk menghabiskan anggaran setiap tahunnya, padahal para PKL sudah sangat berjasa dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang kurang lebih hampir 1000 orang pekerja dari 600 PKL.

Faisal menuntut Bupati Pamekasan untuk bertindak tegas, Perbub No. 31 Th. 2016 sebagai amanah dari Perda No. 5 Th. 2008 tentang penatan dan pemberdayaan PKL segera tuntas. Namun jika Bupati tidak bisa bertindak tegas, maka bupati harus segera mencabut Perbub No. 23 Th. 2012 tentang pemanfaatan Arek Lancor, dan Bupati tidak boleh mengijinkan pemanfaatan Arek Lancor di luar ketentuan Perbub No. 31 Th. 2016, dan biarkan PKL berjualan dimanapun.

Kemudian, Faisal meminta kepada Bupati untuk mengembalikan arek lancor pada fungsi pemanfaatannya sebagaimana diatur dalam Perbub No. 23 Th. 2012. tentang pemanfaatan Taman Arek Lancor. Bupati Pamekasan harus memberikan ruang dan dukungan anggaran pada kesejahteraan PKL. Sayangnya Bupati dan Wakil Bupati tidak ada di kantor, sedang ada acara di luar. (Hen/di)

post-top-smn

Baca berita terkait