Tuesday, 24 November 2020

Dua Kegiatan Paripurna Langsung Diborong Untuk Laporan Pansus dan Raperda Non APBD 2017

post-top-smn

 

 

 

DPRD Kabupaten Pasuruan telah menggelar Rapat Paripurna untuk Penyampaian Laporan Pansus dan Persetujuan Raperda Non APBD tahun 2017 dan Penyampaian Rekomendasi Komisi terhadap Laporan Khusus Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati diakhir tahun 2016

DPRD Kabupaten Pasuruan telah menggelar Rapat Paripurna untuk Penyampaian Laporan Pansus dan Persetujuan Raperda Non APBD tahun 2017 dan Penyampaian Rekomendasi Komisi terhadap Laporan Khusus Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati diakhir tahun 2016

Pasuruan SMN – Kali ini dalam kegiatan Paripurna langsung dijalankan dalam Dua kegiatan tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan telah menggelar Rapat Paripurna untuk Penyampaian Laporan Pansus dan Persetujuan Raperda Non APBD tahun 2017 dan Penyampaian Rekomendasi Komisi terhadap Laporan Khusus Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati diakhir tahun 2016, Selasa (02/05/2017).

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, juga dihadiri oleh semua pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Minus Joko Cahyono, dan juga dihadiri oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Wakil Bupati, Riang Kulup Prayudha, serta para pejabat Pemkab Pasuruan.

Hanya saja, meskipun laporan pansus maupun rekomendasi komisi tersebut disetujui, namun sidang paripurna kali ini diwarnai dengan interupsi dari beberapa anggota dewan, telah memilih walkout dari kegiatan paripurna borongan.

Adalah Rohani Siswanto, anggota komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan yang memilih walkout sebagai bentuk kekecewaannya atas pembahasan LPKj ataupun raperda di internal komisinya dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah.

“Tutur Rohani, Saya sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi. Secara garis besar, rekomendasi komisi terkait LKPJ tidak pernah ada pembahasan di tingkat internal di komisi II. Karena, saya selaku komisi II merasa tidak pernah dilibatkan di dalamnya. Yang disampaikan di paripurna. Saya tidak sependapat dan tidak setuju dengan hal ini,” pungkasnya. 2-5-2017.

Bukan hanya itu untuk, kekecewaan Rohani yang diterima, untuk penyerahan rekomendasi atas raperda oleh pansus yang diikutinya. Seharusnya, rekomendasi tersebut dibacakan di muka umum waktu paripurna berjalan. Bukan hanya diserahkan begitu saja kepada pimpinan dewan dan kepala daerah.

“Ini bukan fraksi. Kalau fraksi, mungkin masih memiliki hak menyampaikan rekomendasi atau tidak. Tapi ini pansus, harusnya dibacakan bukan hanya diserahkan begitu saja,” tuturnya saat palipurna berjalan.

Hal tersebut, yang membuatnya melayangkan interupsi dan walkout disaat paripurna berjalan, dalam pengesahan LKPj 2016. Lantas, pihaknya meyakinkan, kalau walkout itu dilakukannya atas nama pribadi. Saya walkout. Bukan atas nama fraksi,” imbuhnya.

Sidang paripurna pun dilanjutkan setelah insiden yang telah terjadi disaat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam paripurna, disepakati kalau paripurna dilakukan secara borongan. Bukan hanya raperda yang disepakati untuk LKPj pun juga disahkan. Paripurna awal, paripurna tersebut dilakukan adalah mengesahkan empat raperda. Untuk Keempat raperda yang dimaksud, berupa raperda tentang perubahan nomor 6 tahun 2015 tentang desa, ketertiban dan ketentraman umum, raperda bangunan gedung dan raperda pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan prostitusi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, perubahan raperda adalah, merupakan atas perda nomor 10 tahun 2001 tentang pembarantasan prostitusi di wilayah Kabupaten Pasuruan.(Pur)

post-top-smn

Baca berita terkait