Saturday, 26 September 2020

DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Penetapan 7 Ranperda Menjadi Perda

post-top-smn
Penyerahan 7 Ranperda yang telah di tetapkan menjadi Perda

Penyerahan 7 Ranperda yang telah di tetapkan menjadi Perda

Tulungagung, SMN DPRD Tulungagung gelar rapat paripurna penetapan 7 Ranperda menjadi Perda pada hari Senin, 9 Mei 2016 di mulai pukul 01.00 WIB,hadir pula Bupati Tulungagung Sahri Mulyo dan Wakil Bupati Maryoto Birowo, Sekda Indra Fauzi, dan SKPD, Camat se Kabupaten Tulungagung, bertempat di aula lantai 2 DPRD Tulungagung kembali menetapkan 7 Ranperda menjadi perda. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna.

Ketujuh Raperda yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah 1). Perda Perubahan Kedua Atas Perda No. 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2). Perda Perubahan Atas Perda No. 2 tahun 2015 tentang Kepala Desa, 3). Perda tentang kesejahterahan Usia Lanjut,4). Perda tentang Penanaman Modal, 5). Perda Perubahan Kedua Atas Perda No. 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 6). Perda Analisis Dampak Lalulintas, 7). Perda Perubahan Atas Perda No. 18 tahun 2010 tentang Pengendalian Menara telekomonisasi Rencananya, DPRD Tulungagung bakal menetapkan delapan Raperda dalam masa sidang II tahun sidang II. Namun karena satu Raperda dinilai tidak memihak rakyat, kemudian hanya tujuh Raperda saja yang ditetapkan menjadi Perda.

Raperda yang telah memasuki masa pembahasan tetapi tidak ditetapkan menjadi Perda itu adalah Raperda Perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) III, Heru Santoso SPd MPd, dalam rapat paripurna mengatakan Raperda Perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bakal kembali dibahas pada masa sidang berikutnya. “Tarif retribusi yang disodorkan oleh Pemkab terlalu tinggi. Ini kurang pro rakyat sebagaimana visi dan misi bupati. Jadi kami minta untuk ditunda dulu penetapannya,
delapan fraksi di DPRD Tulungagung, yaitu, 1). Fraksi semangat baru, 2). Fraksi Demokrat, 3) Fraksi Pan, 4). Fraksi Golkar, 5). Fraksi Hanura, 6). Fraksi PKB, 7). Fraksi Gerinda, 8). Fraksi PDIP, kompak mengamini permintaan Pansus III. Dalam pandangan akhir masing-masing fraksi itu, semua menyatakan untuk tidak menetapkan atau mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menjadi Perda.

Dalam sambutanya Bupati Syahri mulyo mengatakan, penetapan perutaran daerah tentang perubahan ke II atas peraturan daerah No. 3 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan konsekuwensi dari di tetapkan UUD No. 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir.

Peraturan daerah tentang perubahan ke II atas peraturan daerah No. 16 tahun 2010 tentang pajak daerah di tetapkan dalam rangka mengakumodir dinamika perubahan pajak hotel dan pemanpaatan tehnologi dalam rangka pemungutan pajak melalui pajak online.

Penetapan peraturan daerah tentang perubahan ke II ata perturan daerah No. 18 tahun 2010 tentang pengendalian menara telekomunikasi merupakan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstisusi terkait uji materi terhadap undang- undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah di mana tariff kontribusi menara telekomunikasi yang di tetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak bumi dan bangunan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Sedangkan peraturan penetapan dearah tentang analisis dampak lalulintas yang di maksudkan untuk mengantisipasi dampak yang di timbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalulintas di sekitarnya. (rud/Adv/hms)

post-top-smn

Baca berita terkait