Tuesday, 1 December 2020

DPRD Ngawi Tetapkan Perubahan APBD 2016

post-top-smn

Target PAD Turun, Silpa Tetap Tinggi

P-APBD Ngawi 2016 disahkan dalam rapat paripurna DPRD  Ngawi

P-APBD Ngawi 2016 disahkan dalam rapat paripurna DPRD Ngawi

Ngawi, SMN – Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa) tahun 2015 yang menumpuk di kas daerah Kabupaten Ngawi, masih menjadi pertanyaan utama semua fraksi yang ada di DPRD Ngawi saat menetapkan Perubahan APBD 2016. Perubahan itu sendiri dilakukan dalam dua hari rapat paripurna tanggal 10-11 Agustus lalu. “Keuangan daerah semestinya lebih baik dan sehat dengan Silpa yang tidak terus membengkak dari tahun ke tahun,” ujar Sadik, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Silpa Ngawi tahun 2015 memang berjumlah fantastis yakni mencapai Rp 347,308 M yang berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, Silpa BLUD dan kapitasi. Pertanyaan mengenai upaya Pemkab dalam menyerap secara maksimal jumlah Silpa di kas daerah tersebut juga disampaikan Fraksi Persatuan dan Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Khoirul Anam. “Asal Silpa perlu diusut termasuk apakah bisa digeser penggunaannya,” kata Anam.

Paripurna DPRD Penetapan P-APBD 2016, Silpa Ngawi Tetap  Tinggi

Paripurna DPRD Penetapan P-APBD 2016, Silpa Ngawi Tetap Tinggi

Pemkab Nagwi sendiri juga tidak mengelak bahwa jumlah Silpa sejak tahun 2015 memang sangat besar. Bupati Ngawi,Budi Sulistyono, mengakui bahwa Silpa itu terjadi di pos anggaran pegawai. Terutama yang diplot untuk tunjangan profesi. Dia juga meminta agar semua pihak tidak menyalahkan saja pemerintah daerah. Ini lantaran jumlah transferan yang diberikan pusat selama beberapa tahun terakhir selalu melampaui kebutuhn tunjangan yang diajukan Ngawi. “Apa motivasinya kami juga tidak tahu,” ungkap Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi ini.

Pemkab juga sudah mencoba berkoordinasi dan menghubungi pemerintah pusat mengenai Silpa yang membengkak hebat tersebut. Karena sebagian Silpa merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) penggunaannya pun terbatas. “Nah, untuk DAK ini sudah berhasil kita komunimasikan bahwa boleh bbukan untuk pekerjaan fisik bangunan, kita alihkan untuk buku,” kata Kanang.

Pilihan kedua adalah mengirimkan lebih keseluruhan jumlah Silpa ke pemerintah pusat dengan harapan dikirim kembali ke daerah bukan sebagai dana dengan perlakuan terbatas seperti DAK dan belanja pegawai.

Dari jumlah Silpa Rp 347 M lebih itu, sebagian besar juga dipastikan terserap terutama yang merupakan dana transfer untuuk tunjangan profesi. Sisanya sekitar Rp 117 M masih merupakan dana tak bertuan namun demikian Dinas Pendapatan, Pegelolaan Keuangan dan Aset tidak berani memanfaatkannya. “Kita tunggu dulu tanggapan pusat, mau diapakan kelebihan dana itu, apakah kita boleh pakai untuk kebutuhan yang lain, kita kembalikan dulu atau disimpan untuk digunakan di tahun berikutnya, kami belum tahu,” ungkap Kanang.

Selain menyoroti masalah Silpa yang masih tinggi, Pemkab Ngawi juga disoroti karena menurunkan target peroolehan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 8 persen. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait