Saturday, 28 November 2020

DPRD Kabupaten Malang Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2016

post-top-smn

IMG20170427113708

Malang, SMN – Hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati malang tahun 2016 secara umum sudah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, DPRD, dan kepada masyarakat. Semua itu disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD pada rabu (26/4).

Pembahasan LKPJ kepala daerah tidak akan berpengaruh terhadap jabatan Bupati. DPRD hanya menilai apakah jabatan Bupati yang menjadi amanah tersebut telah dijalankan desuai dengan visi misi dan progam sebagaimana ia sampaikan dalam janji politiknya. Dari aspek politis inilah DPRD menyampaikan pendapat, menilai kinerja bupati apakah pemerintahan telah dikelola dengan baik, cukup baik, atau buruk, kemudian dituangkan dalam catatan strategis sebagai dokumen yang dapat menjadi referensi bagi rakyat untuk melihat kinerja kepemimpinan selama menjalankan amanah rakyat.

Sehubungan dengan hal itu, selain pengawasan yang telah dilakukan dalam rapat kerja dan kunjungan kerja komisi, DPRD juga membentuk panitia khusus pembahas LKPJ bupati malang tahun 2016, untuk membantu fungsi pengawasan, dimana hasilnya merupakan hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati malang dibidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi, keuangan dan kesejahteraan rakyat serta bidang pembangunan.

Adapun hasil pembahasan LKPJ tersrebut, disampaikan rekomendasi dalam bentuk “Catatan Strategis” antara lain bidang hukum dan pemerintahan meliputi badan kesatuan bangsa dan politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.

Inspektorat sebagai pemeriksa pertama sebelum ada pemeriksaan dan temuan dari badan pemeriksa keuangan (BPK), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah, serta bisa meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pembinaan.

Badan pengeloahan keuangan dan aset daerah dalam rangka penataan aset pemerintah Kabupaten Malang, harus dilakukan pencatatan dan pendataan yang lebih konkrit. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Badan penelitian dan pengembangan daerah merupakan basis perencanaan yang didasarkan pada penelitian dan kajian terlebih dahulu.

Dinas kependudukan dan catatan sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat, masih didapati banyak permasalahan dan keluhan masyarakat seperti pada tahun 2016 terjadi kelangkaan blangko dari pemerintah pusat, diharapkan pada tahun 2017 tidak lagi terjadi kelangkaan blangko.

Bidang ekonomi keuangan dan kesra meliputi penngelolaan kekayaan daerah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, Bidang pembangunan. (Adv/jun/DPRD)

post-top-smn

Baca berita terkait