Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan arah penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin jelas setelah DPR dan pemerintah memfinalisasi hasil sejumlah rapat koordinasi. Kesepakatan tersebut mencakup nasib guru PPPK paruh waktu, jalur konversi menjadi PNS, serta cakupan kebijakan bagi guru madrasah negeri dan guru TK.
“Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Rapat Dihadiri Enam Menteri dan Wakil Menteri
Rapat yang dipimpin Dasco bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal itu menghadirkan sejumlah pejabat tinggi pemerintah. Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Turut hadir Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta perwakilan kementerian terkait lainnya.
Data Guru PPPK dan Proyeksi Kebutuhan Nasional
Menteri PAN-RB Rini Widyantini memaparkan data terkini jumlah guru PPPK secara nasional. Total guru berstatus PPPK saat ini mencapai 955.245 orang, sementara PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru tercatat sebanyak 231.246 orang.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Angka ini menjadi dasar perencanaan kebijakan penataan kepegawaian guru ke depan.
PPPK Paruh Waktu Dibuka Jalur ke Penuh Waktu dan PNS
Rini menegaskan bahwa guru PPPK paruh waktu akan mendapat kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2027.
“PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” ujar Rini.
Selain itu, guru berstatus PPPK juga akan diberi kesempatan mengikuti seleksi PNS. Pendaftaran seleksi tersebut diperkirakan dimulai pada awal 2027.
Simulasi Anggaran Dinilai Aman untuk Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa skema penataan status guru PPPK telah melalui simulasi anggaran. Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Defisit anggaran pada 2027 tetap diproyeksikan berada di sekitar 2,4 persen, sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan negara.
Kemendagri Kawal Sosialisasi ke Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri akan mengawal sosialisasi kebijakan ini hingga ke tingkat daerah. Langkah tersebut sekaligus memastikan perekrutan pegawai selanjutnya mengikuti tahapan yang telah disepakati pemerintah.
“Kami akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru,” ujar Bima.
Kesepahaman Arah Penataan Guru sebagai Pegawai Pusat
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa rapat juga menghasilkan kesepahaman mengenai arah penataan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian status bagi para guru di seluruh Indonesia.
“Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR. Oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya,” kata Prasetyo.
Ikuti suaramedianasional.co.id
