Jombang, SMN – Berbagai upaya trus dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran.
Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya) melalui BPPW Jatim dan Dinas Perkim Kabupaten Jombang tengah melaksanakan program pembangunan perdesaan dengan pendekatan melalui Tribina (bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha), dan mulai dilaksanakan metode “Melatih Sambil Mengerjakan” yang sekarang dikenal dengan “Pemberdayaan Masyarakat”.
Kepala Dinas perumahan dan permukiman kabupaten Jombang Agung Hariyadi menyampaikan, berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan, KEMENPUPR memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.
“Salah satu upaya kongkrit tersebut dilaksanakan dengan membangun infrastruktur dasar jalan yang menghubungkan antar desa yang memiliki potensi ekonomi diwilayah Kabupaten Jombang,” ujarnya, Rabu (16/10/24).
Melalui fasilitasi Dinas Perkim pada tahun 2024 ini Desa Pojokrejo dan Desa Jombok di Kecamatan Kesamben melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar dengan sumber pembiayaan APBN melalui BPPW Jatim selaku pengguna anggaran.
“Sasaran pembangunan berupa pembangunan jalan rigid beton sepanjang 674 m’ dengan nilai pembiayaan sebesar 500 juta rupiah,” katanya.
Berdasarkan hasil monitoring Dinas perkim saat ini progress pembangunan dilapangan sebesar 79 %. Dengan target selesai 100% pekerjaan pada tanggal 7 November 2024.
Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) yang dibentuk oleh 2 Desa penerima manfaat.
“Pelaksanaannya secara swakelola dengan sistim padat karya dengan realisasi memberikan kesempatan kerja bagi warga sekitar. Dalam kurun waktu pelaksanaan selama 3 Bulan, kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan kebersamaan dan kegotong royongan sangat dirasakan manfaatnya. Dampak dari pembangunan ini kedepan diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi desa yang berbasis pada pertanian melalui penyediaan kemudahan infrastruktur akses jalan,” harapnya.
“Secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 mendapatkan 11 lokasi prioritas yang tersebar di 11 kecamatan dengan 22 desa penerima manfaat. Dinas Perkim sangat mengapresiasi program ini, semoga pada tahun yang akan datang lokasi sasaran penerima manfaat semakin banyak yang diberikan oleh KEMENPUPR melaui BPPW Jatim,” tambahnya.
“Hal tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan capaian indikator SDGs (Sustainable Development Goals) desa penerima manfaat dengan beberapa indikator yang relevan,” pungkas agung. (adv/rf)
