Friday, 2 October 2020

Demo Siswa MAN II Kota Kediri Tuntut Pencopotan Kasek

post-top-smn
Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota Kediri saat melakukan aksi protes ke Kementrian Agama (Kemenag) Kota Kediri.

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota Kediri saat melakukan aksi protes ke Kementrian Agama (Kemenag) Kota Kediri.

Kota Kediri, SMN – Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota Kediri melakukan aksi protes ke Kementrian Agama (Kemenag) Kota Kediri. Aksi ini dipicu adanya pungutan liar yang dilakukan pihak Komite dan Sekolahan kepada wali murid sebesar Rp 662 ribu rupiah yang dinilai sangat memberatkan.

Berdasarkan pengakuan salah satu siswa, pungutan tersebut bersifat sangat memaksa, sehingga terpaksa mereka melakukan aksi demo atau protes agar Kepala Sekolah MAN II kota Kediri untuk dicopot dari jabatannya dan merombak struktur lembaga pendidikan tersebut.

“Pungutan itu sifatnya memaksa, sumbangan sebesar Rp 662, alasanya untuk pembangunan di MAN II tapi pada kenyataannya tidak ada pembangunan. Kami menuntut agar agar kepala sekolah dicopot,” kata salah satu siswa yang enggan disebut namanya.

Aksi protes diteruskan ke MAN II, para siswa yang jumlahnya ratusan ini juga melakukan aksi di depan sekolah. namun sayang aksi mereka tidak menemui hasil sebab Kepala Sekolah tidak ada di tempat, mereka hanya ditemui Bagian Sarpras yang bernama Masnun.

Menurut Masnun, pihaknya akan menampung aspirasi mereka. “Saya akan mengakomodir dan membawa permintaan siswa kedalam forum,” terang Masnun di sela-sela aksi para siswa ini pada wartawan.

Sementara, saat dikonfirmasi Kasi Pendidikan MAdrasah Kemenag Kota Kediri, Cici Rahmawati mengaku  terkait pungutan sebesar Rp 662 ribu di MAN II tidak ada pemberitahuan pada Kemenag, untuk itu pihaknya akan segera mengklarifikasi pungutan tersebut ke yang bersangkutan. “Kita masih akan klarifikasi soal itu pada yang bersangkutan karena saat ini dia masih tugas di Jawa Barat,” ungkapnya.

Sementara terkait aksi para siswa ini Cici mengatakan jika pihaknya akan menampung keinginan para siswa untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Diketahui, berdasarkan aturan, suatu pungutan hanya bisa dilakukan ketika mendapatkan izin dari kepala daerah berdasarkan rekomendasi dari  lembaga pendidikan yang yang menaunginya. (yok/brw)

post-top-smn

Baca berita terkait