Saturday, 24 October 2020

Bupati Berharap 9 Raperda Untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

post-top-smn
Bupati Lumajang Drs. H. As'at Malik, M. Ag

Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M. Ag

Lumajang, SMN – Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M. Ag mengatakan, pengajuan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di awal tahun ini merupakan yang sangat diprioritaskan. Hal itu untuk prioritas pelayanan masyarakat, meningkatkan ketentraman, dan ketertiban umum serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Bupati, ketika membacakan jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Pembahasan 9 Raperda. Untuk prioritas pelayanan, salah satunya adalah pelayanan di desa agar bisa lebih ditingkatkan dan maksimal, kemarin.

Salah satu bentuk pelayanan di desa, yang harus dimaksimalkan adalah program Prona. Program dari pemerintah pusat ini harus dijalankan dengan bagus, sesuai aturan. Agar benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ia menegaskan, program Prona memang tidak sepenuhnya gratis 100 persen. Karena terdapat sejumlah komponen biaya yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Sehingga menjadi beban dan harus ditanggung oleh pemohon.

“Contohnya biaya fotocopy, materai, BPHTB, biaya pengadaan dan pemasangan tugu tanda batas,” jelasnya.

Ia berharap Program ini bisa kembali berjalan lancar. Sementara terkait dengan adanya kasus yang menimpa Kepala Desa Klanting, Bupati menegaskan sudah melakukan berbagai macam upaya. Termasuk jaminan penangguhan penahan.

“Namun karena kasus pidana maka tidak dapat dilakukan langkah lebih jauh daripada itu,” tegasnya.

Selanjutnya selain soal Prona, Bupati juga menyinggung adanya sejumlah pemerintah desa yang kurang maksimal lantaran perangkat di desa yang terbatas atau ada kekosongan. Sehingga perlu dilakukan pengisian sesuai dengan prosedur. Agar pelayanan lebih maksimal.

Misalnya, terkait dengan permasalahan di Desa Selok Awar-awar. Bupati mengatakan, sesuai dengan ketentuan, pemberhentian Kades setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat. “Karena yang bersangkutan masih mengajukan kasasi,” ulasnya.

Sedangkan, soal pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pilkades antar waktu di 4 desa, ia mengatakan akan segera dilakukan. Dan tidak ada unsur kesengajaan untuk diolor-olor.

“Karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Terakhir, terkait pengisian kekosongan perangkat desa pada 141 jabatan. Saat ini terus didorong pelaksanannya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Yakni Perbub No. 36 tahun 2016.

“Sedangkan untuk Desa Argosari dan Desa Ranupani sudah diperintahkan untuk mengangkat staf desa agar pelayanan masyarakat tetap berjalan normal,” tegasnya. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait