Brebes, SMN – Kabupaten Brebes menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengintegrasian peta jalan dan rencana aksi pelibatan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pendekatan pemenuhan kesehatan reproduksi. Kabupaten Brebes termasuk salah satu daerah piloting lima daerah lainnya yakni Garut, Serang, Brebes, Jember dan Lombok Timur.
“Bimtek kali ini yang diselenggarakan oleh kementerian diharapkan ada peningkatan peran baik itu peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga maupun dunia kerja,” kata Wakil Bupati Brebes Wurja saat membuka Bimtek di Aula Lantai 2 KPT Brebes, Rabu (21/5/2025) siang.
Wurja mengatakan, kesetaraan penting bagi kaum perempuan bergerak di bidang pekerjaan, kalau bisa sama-sama posisinya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada istilah penindasan terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga sama tahu kewajiban masing-masing.
“Jika berumah tangga perbedaan pandangan masih lumrah, intinya sama-sama menjaga dan tahu tugasnya, apalagi sekarang kesehatan reproduksi penting bagi istri juga suami,” ungkapnya.
Wurja menyampaikan, bimtek sangat strategis dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di tingkat daerah. Karena selama ini norma sosial dan budaya seringkali membatasi ruang perempuan, khususnya dalam isu-isu kesehatan reproduksi.
“Oleh karena itu, pelibatan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender merupakan pendekatan yang progresif, transformatif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Lanjut Wurja, bimtek dapat menggali lebih dalam isu-isu gender yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi melakukan analisis dokumen perencanaan yang telah ada, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. Ini juga komitmen untuk mendorong RPJMD dan Renstra perangkat daerah agar lebih responsif.
“Kita ingin memastikan bahwa isu utama dalam dokumen peta jalan yaitu kesehatan ibu, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta hiv/aids, dapat terintegrasi secara efektif ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” pungkasnya.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Dr Dra Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati MPar menyampaikan, bimtek dilaksanakan selama tiga hari ini dapat meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan di berbagai sektor di tingkat daerah.
“Dokumen draft pengintegrasian ini masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran terpadu, dan nantinya dapat mengatasi isu-isu terkait perempuan dengan pelibatan peran laki-laki. Itu upaya bersama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia,” jelasnya.
Dewa Ayu mengatakan, penyusunan dalam kegiatan-kegiatan apapun harus responsif gender terhadap kesehatan reproduksi, makanya diikutsertakan banyak dinas maupun OPD, tidak hanya dinas yang biasa bersinggungan dengan perempuan dan anak semua harus terlibat.
“Kami tadi sudah menyampaikan kepada bapak wakil bupati, pentingnya komitmen dari pimpinan daerah sehingga temen-temen di OPD itu bisa mengerjakan perencanaan peta jalan dan sampai nanti implementasinya,” imbuhnya. (*)
Reporter: Supriyadi.
Editor: Kundari P. S.
