Tuesday, 27 October 2020

BPPKAD Kota Probolinggo Gelar Rapat Sosialisasi Perwali Nomor 65 Tahun 2018

post-top-smn

Sekretaris BPPKAD Agus Dwi didampingi Kepala Bidang Anggaran Sulis Hendro SERTA Narasumber Saat Sosialisasi Perwali nomor 65 tahun 2018. Di Ruang Puri Manggala Bhakti kantor perintah kota probolinggo.

Probolinggo, SMN –  Bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti kantor pemerintah kota probolinggo hari ini ( 24/8) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD ) Menggelar rapat dan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Di lingkungan Pemerintah kota Probolinggo, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran kantor BPPKAD dan dihadiri oleh seluruh Kasubag Program dan Kasubag Anggaran pada SKPD dilingkungan pemerintah kota probolinggo.

Sekretaris Kantor BPPKAD Agus Dwi mengatakan bahwa Sosialisasi Perwali ini berlaku sejak tanggala 14 juni tahun 2018 walaupaun sudah mengetahui, namun kita harus menyamakan persepsi untuk pengelolaan anggaran daerah secara tertib dan dengan asas efisiensi, transparan serta akuntabel.

Lebih lanjut Agus Dwi menjelaskan terkait pengajuan SPJ yang perlu adanya Perwali tersebut untuk mengatur perubahan dan pelaksanaan pengajuan SPJ dan karena masih adanya beberapa permasalahan dalam pengajuan SPJ, Oleh sebab itu perlu adanya tertib administrasi Kas, dan Sekretaris BPPKAD juga Mencontohkan beberapa SKPD yang banyak bidang bidangnya di SKPD tersebut yang perlu disamakan persepsinya.

Agus Dwi juga berharap agar sosialisasi tersebut bermanfaat dan para peserta dapat mengikuti sampai selesai .

Kepala Bidang Anggaran kartor BPPKAD Sulis Hendro dalam sambutannya menjelaskan bahwa Sosialisasi ini perlu dilakukan karena pada pelaksanaanya pengajuan SPJ dari Kasubag anggaran sering ada penambahan, oleh sebab itu perlu diatur dengan operwali tersebut, dan untuk penambahan SPJ hanya diperbolehkan satu bulan hanya satu kali satu SKPD.  Lebih lanjut Kabid Anggaran BPPKAD Menjelaskan bahwa Endingnya Perwali tersebut adalah pada saat menyusun Kas betul- betul dicermati.

Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut Hardiyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa yang melatar belakangi terbitnya Perwali tersebut adalah karena belum adanya regulasi mekanisme yang mengatur pengelolaan anggaran Kas, Ketidak Sesuaian realisasi anggaran dengan ketersediaan dana, Ketidak Konsistenan Pelaksana kegiatan yang dialkukan oleh PPTK, Anggaran Kas disusun hanya sekedar untuk melengkapi persyaratan pengesahan DPA-SKPD, dan Adanya pergeseran Anggaran Kas.

Lebih lanjut Hardiyanto menjelaskan tujuan Perwali tersebut adalah tercapainya Komitment SKPD Dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketersediaan dana, Tercapainya Target Kinerja PPT Sesuai Perencanaan,  Sedangkan maksudnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan guna tercapai urusan dan kegiatan.

Narasumber juga menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan yang tertuang dalam PERWALI nomor 65 tersebut tentang Perencanaan,Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi .  Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab juga penjelasan dari bidang akuntansi pelaporan perihal percepatan evaluasi perda pertanggung jawaban APBD tahun 2017 .( edy)

post-top-smn

Baca berita terkait