Tuesday, 1 December 2020

Bebas Melaut, Pemerintah Serahkan 312 Dokumen Izin Usaha Tangkap

post-top-smn
Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Jatim, SMN – Pemerintah menghimbau nelayan Indonesia untuk lebih gencar melaut. Hal itu seiring dikeluarkannya kebijakan negatif list perikanan tangkap untuk asing oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada 18 Mei lalu. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan sebanyak 312 dokumen perizinan usaha penangkapan ikan kepada para pengusaha perikanan.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin, Senin (27/6) mengatakan, sebanyak 312 dokumen perizinan diserahkan. Dokumen tersebut terdiri dari 66 SIUP perubahan, 246 SIPI/SIKPI dengan rincian SIPI/SIKPI perpanjangan sebanyak 174 dokumen dan SIPI/SIKPI perubahan sebanyak 72 dokumen.

KKP akan mempermudah pengusaha dalam memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI asalkan syarat yang dibutuhkan dapat dilengkapi oleh para pengusaha. Syarat-syarat yang harus dilengkapi bukan hanya berguna untuk KKP dan pengusaha, tetapi juga sebagai transparansi database dan pertanggungjawaban KKP kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemenkeu dan BPK juga turut mengawasi KKP dalam penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI. “Pada intinya kami akan memudahkan, tapi untuk database harus ada di tempat kami untuk pertanggungjawaban ke Kemenkeu dan BPK,” katanya.

Pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk cepat memproses perizinan. “Oleh karena itu kita saling take and gift. Nanti untuk ke depannya, kalo syaratnya lengkap, 5 hari bisa selesai. Tapi persyaratan yang dibutuhkan harus dilengkapi,” ungkapnya.

Dikeluarkannya, kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) tersebut memberikan kesempatan kepada nelayan dalam negeri untuk bebas menangkap ikan di perairan Indonesia secara mandiri. “Sekarang ikan semakin banyak, tangkapan nelayan cukup banyak. Kapal eks asing sudah tidak bisa melaut. Artinya nelayan Indonesia silakan melaut,” ujarnya.

Proses penerbitan dokumen perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tersebut dapat dilakukan secara online dengan membuka website yang telah disediakan oleh KKP yaitu http://www.perizinan.kkp.go.id/.

“Perizinan online ada website yang bisa dilihat, yang memuat semua prosedurnya. Jika dibenahi semua prosesnya, ini akan bisa mengakselerasi. Mudah-mudahan nanti lima hari bisa selesai,” ungkapnya.

Selain sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, penerbitan dokumen perizinan ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/Permen-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas yang baru saja diterbitkan 20 Juni 2016 lalu. (jal/kominfojatim)

post-top-smn

Baca berita terkait