Thursday, 29 October 2020

BBPJN VIII : Dampak Hujan Masih Menyisakan Kerusakan Jalan dan Lubang Baru

post-top-smn
Kegiatan tambal lobang Ruas Kertosono - Kediri dengan Aspal Cold Mix. doc.Humas BBPJN VIII

Kegiatan tambal lobang Ruas Kertosono – Kediri dengan Aspal Cold Mix. (doc.Humas BBPJN VIII)

Surabaya, SMN – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, bahwa kerusakan jalan yang masih ada, adalah sebagai akibat dari dampak hujan dan kelebihan tonase kendaraan yang melintasi.

Kepala Bidang Pembangunan BBPJN VIII, Achmad Subkhi ditemui di kantornya Surabaya, Senin (6/3) mengatakan, kalau ada jalan yang masih berlubang, itu lubang yang baru. Selama hujan tidak berhenti akan memunculkan lubang-lubang baru.

Ia mengakui, semenjak jembatan timbang yang tidak berfungsi karena diambil pemerintah pusat menambah persoalan. “Kendaraan bermuatan lebih itu kini semakin tidak terkendali, semenjak jembatan timbang tidak beroperasi Januari lalu,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengkritik kinerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII. Pembenahan jalan nasional yang bebas lubang di wilayah Jatim dinilai hanya klaim sepihak BBPJN VIII, sebab faktanya masih ada kerusakan di Jalan Ngawi sampai Caruban hancur. Manyar saja juga belum selesai.

Gubernur Jatim Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini mengaku, dahulu sebelum ada BBPJN, jalan diurusi Pemprov bisa cepat teratasi. “Janji Pebruari selesai tapi tidak selesai. Kinerjanya ada yang tidak beres. Ini tanggung jawab kepalanya. Jadi jangan asal main klaim sudah menyelesaikan perbaikan jalan,” tegas Pakde Karwo.

Ia menilai, perlu dilakukan sinergitas antara program nasional dengan daerah, termasuk infrastruktur semacam ini. Provinsi tidak bisa tangani karena kewenangan pusat.

Hal ini juga sudah disampaikan gubernur ke pusat saat pemaparan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2014-2019, disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Diskresi itu tertuang surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, SE 06/SE/2017 tentang Penanganan Mendesak/Tanggap Darurat Kerusakan Jalan dan Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional dalam rangka Menjaga Pelayanan Publik.

Berdasarkan data BBPJN VIII hingga semester II tahun 2016, kondisi kemantapan jalan nasional di Jatim versi International Roughness Index (IRI)/tingkat kerataan jalan adalah 94,23% (2.225,05 Km) dan versi Surface Distress Index (SDI)/skala kinerja jalan secara visual adalah 75,53% (1.783,51 Km).

Dari total jalan nasional di Jatim sepanjang 2.361,23 Km, yang kondisi baik 1.329,91 Km (56,32%), rusak ringan 142,97 Km (6,05%), rusak sedang 872,87 Km (36,97%), dan rusak berat 15,47 Km (0,66%). “Pada tahun anggaran 2017, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan dan pemeliharaan jalan nasional di Jatim sepanjang 2.361 Km dan jembatan 19.922 meter,” ujar dia.

Sedangkan, terkait penanganan jalan nasional di ruas Jalan Kalianak Surabaya sepanjang 2,6 Km akan direkonstruksi rigid 200 meter dan dilakukan perbaikan saluran. Kemudian, untuk ruas Probolinggo lingkar utara sepanjang 1,62 Km juga direkonstruksi rigid 200 meter. Kontrak pekerjaan ruas Kalianak-Manyar dianggarkan sebesar Rp36 miliar dan Gempol-Pasuruan-Probolinggo Rp43 miliar. (pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait