Sunday, 20 September 2020

Bappeda Kabupaten Madiun Sosialisasikan UU NO. 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016

post-top-smn
Siswi Kabid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Madiun, Arnowo Widjaja Kepala PU BMCK dan Teguh Perwakilan dari BPKP Propinsi Jawa Timur

Siswi Kabid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Madiun, Arnowo Widjaja Kepala PU BMCK dan Teguh Perwakilan dari BPKP Propinsi Jawa Timur

Madiun, SMN – Dalam mengoptimalkan kinerja seluruh SKPD dan BUMD Kabupaten Madiun di tahun 2017 akan adanya perubahan susunan perangkat daerah Kabupaten Madiun, dengan ini BAPPEDA Kabupaten Madiun, telahmengadakan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar kinerja para SKPD dan BUMD dalam menjalankan tugasnya tidak mengalami hambatan dan kesalahan.

BAPPEDA Kabupaten Madiun yang di kepalai Plt Ir. Tontro Pahlawanto dan Siswi selaku Kabid Pemerintahan bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur Teguh dan Roni dari BPKAD Kabupaten Madiun selaku nara sumber atau yang menyampaikan materi dalam pelaksanaan sosialsiasi selama tiga hari di mulai tanggal 12-14 Oktober 2016.

Yang hadir dalam sosialisasi ini tanggal 12 Oktober 2016 diantaranya seluruh SKPD Kabuapten Madiun yang terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor ialah Bagian Administrasi  Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bagian ADM SDA, Bagian Humas, dan Protokol dan Kehumasan, kemudian akan ada yang dirubah namanya juga ada yang tetap, adapun yang berubah diantaranya Bagian Perekonomian dan SDA bagian Komunikasi Pimpinan Daerah dan Protokol, Bagian Pengadaan Barang dan Perlengkapan.

Untuk sosialisasi tanggal 13 Oktober 2016 dihadiri oleh BKP, Disperta, Dishutbun, Disnaker, Dinas PU BMCK Dinas PU Pengairan, DKP KLH, Bakesbangpol Depgri, Dinas Pendidikan, Dinsosnaker/Trans dan Diskoperindagpar, Dispenda, Bapenas, dan Pemdes, Bakesbangpoldagri, dan Inspektorat. Adapun dinas yang rencananya berubah namanya adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk sosialisasi tanggal 14 Oktober 2016 diikuti oleh Dinas Kesehatan RSUD Caruban, RSUD Dolopo, Dispenduk Capil, Badan KB dan PP, BPKAD, Sekretariat DPRD, BKD, dan Diklat Kantor Perpusatkaan, Dishubinfokom, Bappeda, Satpol PP, dan KPPT. Adapun dinas yang baru nantinya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Pengawasan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip , Dinas Perhubungan, Dinas Informasi dan Komunikasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu dalam sosialisasi ini juga perubahan dan penyuluhan Renja dan RKA tahun 2017 agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam mengapresiasi kegiatannya.(sy)

post-top-smn

Baca berita terkait