Wednesday, 21 October 2020

8 Desa Tunggu Perda Kepala Desa

post-top-smn
Kabul Tunggul Winarno - kepala  Dinas PMD Ngawi

Kabul Tunggul Winarno – kepala Dinas PMD Ngawi

Ngawi, SMN – Rancangan peraturan daerah (raperda)  tentang Kepala Desa (Pilkades) menjadi salah satu pembahasan yang diprediksi akan menelan konsentrasi panjang DPRD dan eksekutif. Saat ini, raperda tentang kepala desa sudah ada di meja dewan dan sedang dalam penggodokan di panitia khusus (pansus). Jumat (10/3) lalu, Komisi I DPRD Ngawi juga melakukan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Memang pertemuan dengan Komisi 1 dan DPMD ini untuk membahas mengenai pembahasan raperda tentang kepala desa,” ujar Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno.

Mantan amat Karanganyar ini mengakui ada 8 desa di Ngawi yang akan melakukan Pilkades serentak dan hal itu harus disesuaikan aturan dalam perda dan perbup yang akan ditetapkan. “Dewan bahkan meminta raperda terbit juga langsung diikuti dengan terbitnya peraturan bupati (perbup),” tambahnya.

Walaupun saat ini raperda tentang kepala desa termasuk yang mengatur mengenai tatacara pemilihan kepala desa (pilkades) masih dalam pembahasan di pansus, namun Kabul yakin bahwa raperda tentang kades ini tak akan memakan waktu lama. Bahkan draft perbup juga sudah mulai dibuat karena ada banyak pasal dalam raperda tentang kades yang diyakini tak akan banyak perdebatan. “Karena ini kan menyesuaikan dengan aturan dari pusat, jadi banyak pasal yang tidak perlu diperdebatkan,” katanya.

Ada beberapa hal dalam Perda Kepala Desa yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Termasuk perubahan mengenai tata cara ujian alon kepala desa (cakades). “Kendala yang mungkin terjadi itu pada tingkat pelaksana, pelaksana ujian kades harus bener-benar netral dan tak punya kepentingan,” ungkapnya.

Jabatan kepala desa dan perangkat desa saat ini menjadi idola baru di masyarakat seiring dengan kesejahteraan mereka yang meningkat setelah pemerintah mengizinkan adanya penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa.

Heru Kusnindar, salah satu anggota Komisi I DPRD Ngawi menyatakan, pihaknya yakin pembahasan di pansus 2 DPRD Ngawi tentang Raperda Kepala Desa ini tak akan banyak kendala. Namun dia menilai bahwa sosialisasi mengenai pentingnya Raperda kepala desa masih belum banyak dilakukan oleh pemkab dalam hal ini melalui DPMD.

Komisi I DPRD dalam hearing kemarin juga menekankan agar perbup juga segera dibuat egitu perda sudah diterbitkan. “Kita selama ini punya banyak perda namun tak bisa diimplementasikan di lapangan karena tak disertai perbup. Namun karena soal perda kepala desa ini urgen dan mendesak, kita minta segera dilakukan penerbitan perbupnya juga,” ungkapnya. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait