Saturday, 31 October 2020

7 Obyek TORA Jember Masuk Skala Prioritas Penyerahan Lahan Sengketa

post-top-smn

IMG-20170313-WA0057 Jember, SMN – 7 (Tujuh) obyek sengketa lahan yang ada di wilayah Kabupaten Jember akan segera diserahkan, namun masih menunggu proses penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru mengenai Juklak dan Juknis atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Hal ini disampaikan oleh Koordnator Serikat Tani Independen (SEKTI), Muhammad Jumain kepada media ini bahwa meman ada penyerahan obyek TORA dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun ini masih dalam tahap awal, akan ada Perpres tersedniri yang mengatur soal Reforma Agraria tersebut.

“Ini yang ditunggu oleh petani yang selama tiga puluh tahunan lebih ketidakberdayaan kaum tani yang tergabung dalam SEKTI, yang mana kepertingan petani tidak pernah menjadi agenda utama kebijakan pemerintah. Suara petani jarang di dengar, alhamdulillah kemarin itu kami dari 7 wilayah di Jember diundang khusus ke Jakartauntuk mengiuti lokakarya percepatan agraria Jawa Bali oleh KSP dan KPA,” kata Jumain kemarin siang.

Dikatakan pula oleh Jumain bahwa ketujuh organisasi masyarakat itu antara lain Serikat Petani Perjuangan (SIPER) Desa Curahnongko Kecamatan Tempurjo, Persatuan Pejuang Rakyat Tani Curahtakir (PPRTC) Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo, Gerakan Masyarakat Untuk Tani (Gerasrut) Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Pejuang Tanah Petani Mumbulsari (PTPM) Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulasi, Forum Komunikasi Petani Mulyorejo (FKPM) Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, Serikat Petani Ungkalan (SPU) Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, dan Kelompok Pekerja Tanah Ketajek (Kompak) Desa Ketajek Kecamatan Panti.

Kata Jumain, ini adalah upaya percepatan dari pemerintah dalam memperhatikan kepantingan rakyatnya. Dan ini kata Jumian adalah sebuah peluang pemerintah maunpun masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria di wilayah Jawa dan Bali.

“Ada jga hal yang sangat penting lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses kebijakan. Ini jelas akan menjadi penentu keberhasilan reforma agrarian, memang masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan,” jelasnya lagi.

Sejak lama, hingga mencapai puluhan tahun, petani pejuang di Kabupaten Jember yang tergabung dalam SEKTI menunggu penyerahan ini, yang sebelumnya sempat melakukan aksi damai, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-56 yang jatuh pada 24 September lalu.

“Lokakaryayang telah diikuti petani pejuang Jember itu, bahwa ini sebuah terlaksananya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 secara murni untuk mengembalikan tanah petani yang telah dirampas,” bebernya lagi.

Menurut KepalaKSP Bidang Agraria, DR Nur Fauzi Rahman, saat memberikan paparan pada lokakarya tersebut menyampaikan bahwa menurutnya lokakarya ini sangat penting bagi pemerintah, agar pelaksanaan reforma agraria bisa menghindari dari kesalahan-kesalahan yang kerap diungkapkan.

“Kesahalan-kesalahan tersebut antara lain, seperti diperjualbelikan TORA tersebut oleh penerima redistribusi tanah atau tidakk dikelolah dengan baik. Hal ini akan bisa dihindari sejak awal jika pemerintah dan masyarakat sipil bekerjasama, seperti dalam menentukan lokasi, organisasi penerima manfaat dan model-model implementasi dilapangan yang mempu memberikan kesejahteraan seara berkelanjutan,” papar DR Nur saat itu.

Ditegaskan pula oleh DR Nur bahwa tujuan diadakan lokakarya tersebut adalah untuk mengonsolidasikan lokasi-lokasi prioritas reforma agraria, mengomunikasikan usulan lokasi –lokasi prioritas reforma agraria oleh organisasi masyarakat sipil kepada Kementrian dan Lembaga terkait.

“Lokakarya ini juga bertujuan untuk menyusun rencana aksi untuk mempercepat pelaksaan reforma agraria di Jawa dan Bali,” ungkapnya juga.

Disampaikan DR Nur, bahwa ini menurut Presiden Jokowi sudah ditekankan untuk menjadi skala prioritas. Sebenarnya agenda reforma agraria ini telah dikuatkan dengan Perpres nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

“Dan agenda reforma agraria ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam program pembangunan mulai tahun ini” ujarnya. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait