Thursday, 1 October 2020

5 Kecamatan Jadi Lokasi Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai

post-top-smn
Suasana sosialisasi ketentuan di bidang Cukai yang digelar di Kecamatan Pangkur

Suasana sosialisasi ketentuan di bidang Cukai yang digelar di Kecamatan Pangkur

Ngawi, SMN – Pelanggaran bidang cukai termasuk dalam usaha rokok, dapat dikenakan sanksi pidana. Barang kena cukai sebaiknya dijalankan sesuai aturan yang berlaku demi menghindari sanksi denda maupun pidana yang bisa menjerat pelakunya. Sanksi hukum atas pelanggaran cukai ini turut disampaikan dalam Sosialisasi Bidang Cukai yang dilakukan Bagian Perekonomian Pemkab Ngawi dengan menggandeng Kantor Bea dan Cukai Madiun, Polres Ngawi dan Kejaksaan Negeri Ngawi. “Sosialisasi mengenai ketentuan bidang cukai ini kita laksanakan sebagai salah satu kegiatan yang bersumber Dana Bagi HasilCukai Hasil Temakau tahun 2016,” ungkap Aries Dewanto, Kabag Perekomian Setda Ngawi.

Aries Dewanto mengemukakan ada lima kecamatan yang menjadi sasaran program sosialisasi tahun ini yakni Bringin, Pangkur, Pitu, Karanganyar dan Widodaren. Dalam kegiatan ini, yang dibahas adalah pengenalan cukai, pengenalan hasil tembakau, pengenalan pita cukai 2016 dan pengenalan barang kena cukai ilegal.

Pengenalan cukai disampaikan Yugianto, Kasubsi KI dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madiun. Sosialisasi ini sering dilakukan karena masih sering ada pertanyaan dari masyarakat, mengapa rokok termasuk barang yang mesti dikenakan cukai. Menurut Yugianto, hal ini karena konsumsinya perlu dikendalikan dan diawsi, penggunaannya bisa berdampak negatif serta pemakaiannya perlu dipungut demi keadilan dan keseimbangan. “Rokok yang termasuk ilegal, adalah yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas dan yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dan atau milik pabrik lain” katanya saat acara sosialisasi di Kecamatan Pangkur, 15 September 2016 lalu.

Sementara itu diterangkan pula bahwa hasil tembakau di luar rokok, sampai sekarang belum dapat dikenai cukai. Sedangkan Rio Vernika Putra, dari Kejaksaan Negeri Ngawi, menyampaikan bahwa pelanggaran hukum tentang cukai termasuk tindak pidana ekonomi. Sampai saat ini pasal yang sering dikenakan untuk pelanggaran cukai biasanya adalah UU 39/2007 tentang Cukai. “Dalam pelangaranh hukum mengenai cukai ini, dapat dikenai pidanga sedikitnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun,” ungkapnya.

Penegasan soal penindakan pelanggaran cukai juga disampaikan Basuki Rahmat dari Kepala Unit Pidana Ekonomi, Satuan Reskrim Polres Ngawi. Petugas kepolisian, meurut dia, siap melaksanakan penindakan tentang pelanggaran bidang cukai sesuai prosedur yang berlaku. “Sesuai PPRI No 55/1996 tentang tindak pidana kepabeanan dan cukai, Polri juga bisa turun tangan melakukan penyidikan,” katanya.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang turun ke Ngawi pada tahun 2016 ini sudah ditentukan pemanfaatannya. DBHCHT yang jumlah totalnya sekitar Rp 20 M lebih itu diperbolehkan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. (ari/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait