Tuesday, 12 November 2019

Warga Desa Siwalanpanji Menggelar Aksi Damai Anti Korupsi

post-top-smn

Sidoarjo,suaramedianasional.co.id – Ratusan  warga Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, menggelar aksi damai anti korupsi di balai Desa Siwalanpanji,  Jalan Mbah Nanggul Laini No 1, Jumat siang (14/12).

Aksi damai ini juga tanpa membawa alat peraga namun mengajak semua lapisan masyarakat Desa Siwalanpanji untuk turut serta mengawasi pemerintahan desa dari korupsi, pungli, suap dan gratifikasi.

Boni Patoppoi selaku koordinator Forum Masyarakat Anti Korupsi, Pungli, Suap dan Gratifikasi (FORMAK-PSG) mengatakan, selama kepemimpinan Achmad Choiron selaku Kepala desa Siwalanpanji,  dia menilai kinerjanya tidak transparan.

Maka diperlukan sesuatu tindakan tegas dari warga agar dapat melaksanakan 20 tuntutan masyarakat yang harus bisa di lakukan oleh seorang kepala desa. Ada beberapa poin tuntutan yang selama ini tidak ada kejelasan.

Boni Patoppoi selaku koordinator Forum Masyarakat Anti Korupsi, Pungli, Suap dan Gratifikasi ( FORMAK-PSG) membacakan tuntutan masyarakat.

Poin-poin itu antara lain dana kompensasi sebesar Rp. 500 juta untuk pembuatan jembatan penghubung antara Desa Siwalanpanji – Desa Prasung. Dana ini semula rencananya sebagian dijanjikan akan di bagikan kepada tiap-tiap RT, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi pembagian tersebut.

Selanjutnya mengenai klarifikasi tentang membuatan sertifikat hak milik (SHM) warga, sejak 2014 sampai saat ini sertifikat masih belum ada, padahal warga sudah menyerahkan sejumlah uang kepada sekretaris  dan bendahara desa.

Selain itu Boni juga menyampaikan tuntutan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat daerah Kabupaten Sidoarjo kepada BPD yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada BPD Siwalanpanji. Dia juga meminta adanya pengembalian ke kas desa, apabila dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo,  ditemukan adanya kelebihan. “Tapi sebaliknya apabila di temukan bukti adanya korupsi APBDes sepenuhnya akan dilakukan proses hukum,” tutur Boni.

Dalam aksi damai tersebut, warga Siwalanpanji merasa kecewa sekali,  karena Achmad Choiron tidak menampakkan diri, dan tidak menunjukan sebagai seorang pemimpin yang gentleman, padahal dia terpilih menjadi kepala desa dari hasil suara masyarakat Siwalanpanji. “Apakah ini yang dinamakan Kepala desa yang merakyat,” ujar salah satu warga.

Warga akhirnya melanjutkan dengan penandatanganganan aksi damai oleh peserta di banner. Hal ini sebagai bentuk dukungan dalam terciptanya pemerintah desa Siwalanpanji yang bersih dari praktek-praktek korupsi, pungli, suap dan gratifikasi. Sayangnya, Ketua BPD setempat justru menolak membubuhkan tanda tangan tanpa alasan yang jelas. Usai melakukan pendanatanganan aksi damai, walau masih diliputi rasa kecewa, warga bersedia membubarkan diri dengan tertib tanpa  tindakan anarkis. (try)

post-top-smn

Baca berita terkait