Sunday, 20 October 2019

Program Jasmas Sapi dari Sumrambah Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Partai PDIP Periode 2009-2013 Diduga di Mark Up

post-top-smn

Scan Meteor 02212015_00007

Jombang, SMN Satu demi satu kasus korupsi di Jombang mulai terungkap. Setelah kasus pembobol Bank Jatim terkait kredit usaha sapi, 3 orang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kini program Jasmas Sapi dari Sumrambah anggota DPRD Provinsi Jatim priode 2009-20013 dari Partai PDI Perjuangan sekiligus ketua DPD PDI Perjuangan Jombang mulai memanas. Hal ini diduga sarat dengan KKN, banyak penyimpangan dan kejagalan. Cara penyalurannya ke masyarakat diduga banyak pengaturan untuk mencari keuntungan dari program tesebut.

Menurut nara sumber internal partai mengatakan bahwa program tersebut mulai memanas, karena Inspektorat Jombang serta BPK mulai turun ke lapangan untuk mengecek program tersebut. Maka dari kalangan pendamping serta para kelompok peternak tersebut mulai kebingungan dan ketakutan.

DSC00510

Program Jasmas tersebut bernilai 250 juta yang diperuntukan kelompok peternak Kepuh Makmur yang beralamatkan di Dusun Kembeng Desa Kepuh Kembeng yang diketuai Karsan serta para anggotanya, rata-rata masih keluarga adiknya karsan jadi sekertaris. Nanti mas bisa cek ke lapngan pasti ada kejangalan dalam program tersebut kata nara sumber iternal partai yang kita lindungi namanya.

Setelah mendapat keterangan dari nara sunber tersebut wartawan Koran ini megklarifikasi ke lapangan untuk mengecek kebenarannya. Maka wartawan Koran ini mendatangi salah satu anggota kelompok Kepuh Makmur benama Pak Giran.

Saat datang dikediamannya, Pak Giran tidak ada. Tapi ditemui Suparlin yang juga anggota kelompok Kepuh Makmur sekaligus Adik Pak Giran mengatakan, “Wah mas, jangan tanya masalah sapi. Langsung ke Ketua Pak Krasan saja. Saya nggak bisa jawab mas. Itu dana dari mana saya nggak tahu. Setahu saya dapat batuan sapi. Dulu emang sapinya cuma lima. Tapi sekarang sudah dibelikan semua. Disini yang dapat saya, Pak Giran, anak Pak Giran juga dapat mas. Langsung ke Pak Krasan saja sebagai ketua terang suparlin sambil menghidar pertayan wartwan ini

Suparlin juga bialng kalau baru-baru ini juga baru dikumpulkan untuk membahas masalah ini. Jadi langsung aja di Ketua atau ke pendamping Mbak Nur Kolifah mas. Kita disuruh bilang gitu kata Suparlin.

Saat wartawan Koran ini datang ke ketua kelompok ternak Kepuh Makmur, wartwan ini menanyakan berapa dana sapi tersebut. Karsan menjawab dengan kebingungan mengatakan, “Program apa saya tidak tahu mas. Yang jelas dari provinsi jumlahnya berapa saya tidak tahu. Pokoknya saya dapat sapi, saya terima. Lebih jelas tanya aja ke Mbak Nur, sama ini masa tolong isi formulir ini. Keperluan mas apa. Nama yang jelas. Sama foto copy KTP buat laporan ke MBAK NUR, kata karsan.

Saat ditanya mengenai LPJ tentang program tersebut, KARSAN mengatakan, “Wah gak ada mas. Tanya saja ke Mbak Nur Kofifah ya mas, selaku pendamping”, terang Karsan.

Secara terpisah Karsiin selaku sekertaris Kelompok Ternak Kepuh Makmur sekaligus adik kadung Karsan sang ketua juga mengatakan hal yang sama tidak tahu tentang jumlah program tersebut langsung tanya aja ke Mbak Nur. Lagi-lagi wartawan Koran ini di sodori formulir suruh ngisi nama yang jelas, foto copy KTP. Mas ini perintah pendamping mas. Tiap tamu harus gitu, kata Karsiin.

Saat di konfirmasi terkait peternak Kepuh Makmur, Kepala Desa Kepuh Kembeng Soikatun mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu tentang program tersebut. Kalau masalah Kelompok Kepuh Makmur tidak terdaftar di desa kami. Yang terdaftar di Desa Gakpotan sama Hipa mas. Jadi saya tidak tahu tentang program tersebut. Saya juga tidak pernah menandatagani Kelompok Ternak Kepuh Makmur. Jadi tidak terdaftar di desa, terang Kepala Desa Kepuh Kembeng Soikatun.

Kepala dinas Peternakan Jombang, Jupri saat ditanya tentang apakah Kelompok Ternak Kepuh Makmur terdaftar di Dinas Peternakan serta apakah memberi rekom, dia mengatakan bahwa Kelompok Ternak Kepuh Makmur setelah kami cek dan kami tanyakan ke kabid yang membidanginya, bahwa Kelompok Kepuh Makmur tidak terdaftar dan Dinas Peternakan tidak pernah memberi rekom. Seharusnya mekanisme yang benar, kelompok ternak tersebut harus mengetahui kepala desa dulu, baru didaftarkan di Dinas Peternakan. Tolong mas jangan ditulis macam-macam dinas kami. Karena dinas kami lagi banyak masalah, jadi biarkan anak buah kami bekerja dengan tenang, kata Jupri.

Selanjutnya wartawan Koran ini mengkonfirmasi ke Nur Kolifah selaku pendamping program Jasmas Sapi dari surambah anggota DPRD Jatim priode 2009-20013 tersebut mengatakan, “Udalah mas, jangan tanya masalah itu. Kalau nanti kasus ini dinaikkan, saya yang kena. Karena saya pendampingnya”, terangnya.

Saat ditanya apakah mark up tersebut atas perintah sumrambah. Nur Kolifah hanya terseyum. “Udalah mas, jangan tanya itu. Apaun nanti, kalau ini tetap naik jelas saya yang kena”, tambah Nur Kolifah selaku pendaping yang enggan menjawab setiap pertanyaan wartawan Koran ini yang jawabnya hanya, jangan dipermasalahkan jasmas ini mas.

Secara terpisah Lufi Utomo, aktivis sekaligus LSM mengatakan bahwa kami dalam waktu dekat berserta sekelompok masyarakat akan melaporkan kasusnya jasmas sapi ini. Krena bukti sudah kuat. Dalam minggu-minggu ini akan kami laporkan ke kejaksaan, karena kami menemukan banyak kejanggalan dalam jasmas sapi tersebut. Ada dugaan banyak sapi yang belum dibelikan. Masak kelompok kok yang dapat anggota keluarga saja. Secara pembentukan kelompoknya pun salah. Seharunya mengetahui kepala desa, ini kok tidak. Soalnya masyarakat ada dugaan keterlibatan sumrambah yang mantan anggota DPRD Jatim sekaligus ketua DPD PDI Perjuangan Jombang. “Maka kebenaran harus ditegakan”, terang Lufi Utomo. (met)

post-top-smn

Baca berita terkait