Tuesday, 12 November 2019

Lagi, Bupati Fadeli Lakukan Mutasi Pejabat

post-top-smn

Bupati Lamongan, Fadeli, mengadakan mutasi jabatan di OPD yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada publik, utamanya bidang layanan administrasi kependudukan.

Lamongan, suaramedianasional.co.id – Bupati Lamongan, Fadeli, mengadakan mutasi jabatan di OPD yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada publik, utamanya bidang layanan administrasi kependudukan.
Fadeli melantik 6 pengawas, 5 jabatan administrator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Disduk Capil) serta pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Lamongan.
Beberapa nama pejabat setingkat kepala dinas juga bergeser, yakni Ismunawan, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kepala BKD yang ditinggalkan Ismunawan kini digantikan oleh Bambang Hadjar Purwono yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selanjutnya Moh Kamil yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial. Dinas Tenaga Kerja yang ditinggalkan Moh Kamil diisi oleh Hamdani Azahari yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).
Selain itu Agus Cahyono yang sebelumnya menjabat Asiten Administrasi Umum Sekdakab Lamongan kini menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Namun masih ada beberapa jabatan yang kosong seperti Ketua Pelaksana BPBD yang ditinggalkan oleh Suprapto menjadi Kepala Satpol PP, Assiten Administrasi Umum, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
Fadeli berharap kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selalu melapor kepadanya terkait tanggungjawabnya.
Dia mencontohkan terkait kasus demam berdarah. Dinas Kesehatan dan rumah sakit, baik RSUD dr Soegiri ataupun RSUD Ngimbang agar memberikan laporan periodik langsung kepadanya.
Demikian pula untuk OPD lain, baik itu Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maupun Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP)
“Jangan sampai masyarakat yang laporan dulu, karena OPD terkait seharusnya yang tahu lebih dulu dan laporan sama saya,” tegas dia. (abq/kau)
post-top-smn

Baca berita terkait