Tuesday, 12 November 2019

Kemendagri-KPU Bahas Anggaran Pilkada 71 Daerah

post-top-smn

Susilo Kemendagri

Jakarta, SMN – Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa sore, menggelar rapat koordinasi membahas kepastian anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di 71 daerah.

Rapat yang digelar di Gedung KPU Pusat di Jakarta dihadiri jajaran Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, serta jajaran komisioner KPU Pusat.

“Prinsipnya, Kemendagri mendukung disusunnya anggaran untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada Desember 2015. Kalau yang AMJ 2015 sudah menyediakan anggaran, hanya yang habis masa jabatan di semester pertama 2016 belum,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Susilo di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Berdasarkan catatan Kemendagri dan KPU sebanyak 71 daerah yang belum menganggarkan dana pilkada serentak gelombang pertama tersebut termasuk atas 68 daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di Januari hingga Juni 2016.

Kemudian, tiga daerah lain adalah daerah otonom baru yang dalam UU pembentukan daerahnya baru diperbolehkan menggelar pilkada dua tahun setelah pembentukan, yakni Juli 2016.

“Untuk tiga DOB itu akan kami bicarakan lagi bagaimana kejelasannya. Kalau menurut UU pembentukannya paling cepat dua tahun, itu yang harus dikaji lebih mendalam apakah kalau dimajukan melanggar aturan atau tidak,” jelas dia.

Sementara itu, Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan kepastian mengenai anggaran pilkada mendesak untuk segera disahkan dan dicairkan sebelum tahapan dimulai.

Perkiraan KPU tahapan pilkada akan dimulai paling cepat Juni, sehingga selambat-lambatnya anggaran tersebut sudah disiapkan pemerintah daerah pada April 2015.

“Kami berharap sekitar April sudah ada kejelasan terkait penganggaran karena itu penting. Kalau tahapan sudah akan dimulai lalu belum ada anggaran maka akan terganggu sekali pelaksanaannya,” jelas Ferry. (brtjtm/mad)

post-top-smn

Baca berita terkait