Saturday, 21 September 2019

Gubernur Jatim Ingin Ada Pendampingan BPOM di Setiap Bakorwil

post-top-smn

Ibu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Sambut Hangat Kedatangan Kunjungan Kerja BPOM Di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Surabaya, suaramedianasional.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginginkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan pendampingan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di setiap Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan (Bakorwil) di Jatim, terutama dalam hal perizinan. Pendampingan ini menjadi penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan legalitas bagi IKM dan UKM di Jatim.

Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan Kepala Balai Besar POM Surabaya di Ruang Kerja Gubernur, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (1/3).

Menurutnya, melalui pendampingan BPOM di Bakorwil tersebut, maka akan mempermudah proses perizinan terutama izin edar MD (izin industri besar bersifat lokal untuk pangan) bagi pelaku IKM dan UKM di sektor industri makan dan minum. Apalagi di era revolusi industri 4.0, industri makan dan minum menduduki posisi kedua terbesar.

“Kalau ada pendampingan di Bakorwil, bila dalam proses perizinan ada kekurangan persyaratan bisa segera dilengkapi sehingga mempercepat proses, tanpa mereka harus jauh-jauh mengurus sampai Surabaya,” katanya.

Tidak hanya itu, dengan adanya Bakorwil, maka BPOM juga tidak perlu repot mencari tanah atau gedung sebagai lokasi kantor. BPOM bisa menggunakan ruangan yang ada di gedung Bakorwil.

“Nanti kita bisa sharing ruangan, selain itu Pemprov juga punya aparat disana jadi kita bisa support,” katanya.

Pendampingan ini, lanjutnya, sangat diperlukan mengingat setiap turun ke lapangan, Gubernur Khofifah sering mendengar keluhan para IKM dan UKM dalam mengurus izin edar MD ke BPOM. Padahal, potensi yang dimiliki IKM dan UKM Jatim sangat besar.

“Di Kediri ada desa yang memproduksi makanan produk olahan dari lele, salah satunya nugget. Permintaan atau order dari Surabaya sangat tinggi, tapi mereka tidak bisa jual karena produknya belum mendapat izin MD dari BPOM. Dan banyak yang mengeluhkan soal ini, kalau mengurus Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) lebih mudah, tapi izin edar MD yang susah,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Dengan adanya pendampingan BPOM di Bakorwil ini, Gubernur Khofifah berharap dapat mempercepat pertumbuhan IKM dan UKM di Jatim. Apalagi dengan adanya izin edar MD, pemasaran produk tersebut akan lebih luas, serta meningkatkan produksi. Tidak hanya itu, produk tersebut akan memiliki nilai tambah.

“Kalau mereka sudah memiliki izin, mereka bisa mengembangkan pemasarannya secara luas salah satunya lewat aplikasi online. Jadi mereka tidak khawatir dalam memasarkan produk. Ini sekaligus langkah kita dalam memberikan rasa aman dan tenang kepada IKM dan UKM dalam menjalankan usahanya,” tegasnya.

Ke depan, Gubernur Khofifah ingin pendampingan BPOM terintegrasi dengan keberadaan Millenial Job Center (MJC) di setiap Bakorwil. MJC ini nantinya akan terhubung dengan SMK-SMK yang ada di sekitarnya.

“Jadi nanti bisa terintegrasi, semisal ada SMK yang sudah punya produk dari rumput laut seperti sirup dan keripik. Kalau mereka tidak memiliki izin dari BPOM, produk ini tidak bisa dipasarkan luas, hanya di pasar tradisional saja. Bila sudah mendapat izin tersebut, di Millenial Job Center bisa dibantu membuat aplikasi online untuk memasarkan, jadi prosesnya berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Surabaya, I Made Bagus Gerametta, menyambut baik permintaan Gubernur Khofifah. Untuk itu, ia akan segera membahas lebih lanjut terkait pendampingan BPOM di Bakorwil.

“Saat ini kami juga sudah punya dua loka kantor pengawas BPOM di Kediri dan Jember, yang masing-masing membawahi lima kabupaten. Selain itu kami juga punya Balai Besar POM di Surabaya, tapi soal pendampingan ini kami akan bahas lebih dalam lagi,” katanya.

Balai Besar POM di Surabaya, lanjutnya, juga terus mendorong pertumbuhan UMKM di Jatim. Salah satunya memberikan pendampingan terhadap 20 UMKM usaha obat tradisional agar mendapatkan izin dari BPOM. Tidak hanya itu, semua proses perizinan saat ini sudah dilakukan secara online.

Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam pertemuan ini adalah Sekdaprov Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Prov Jatim, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim.  (*)

post-top-smn

Baca berita terkait