Saturday, 21 September 2019

DPRD Ponorogo Gelar Hearing dengan AJB Bumi Putera

post-top-smn

Mursid saat sedang menyampaikan keluhan masyarakat.

Ponorogo, suaramedianasional.co.id – DPRD Kabupaten Ponorogo memanggil pihak AJB Bumi Putera, terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang sulitnya klaim asuransi .
Hearing yang dipimpin wakil ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Miseri Effendi, dan sejumlah anggota Komisi A, B dan D ini, menanyakan kejelasan mengenai pencairan klaim yang sulit, padahal premi sudah dibayarkan sementara persyaratan pencairan klaim sudah terpenuhi.
Pihak DPRD mendapati ratusan laporan dari masyarakat pemegang polis yg kesulitan untuk mencarikan klaim, sementara karyawan dari AJB  Bumi Putra terus dilapangan mencari nasabah asuransi.
” Kita tidak mau akhirnya masyarakat kita menjadi bingung seperti ini, sulit mencairkan premi padahal masyakat banyak yang saat ini menumpuk, sedangkan karyawan Bumi Putra masih terus menawarkan produk asuransi ke masyarakat, kan ini nanti masyarakat yg akan dirugikan karena akan menumpuk klaim pencairan,” terang Miseri.
DPRD meminta agar kantor AJB Bumi Putra, untuk sementara tidak beroperasi karena ada ratusan masyarakat pemegang polis yang menumpuk dan kesulitan mencairkan klaim.
“Kita meminta pihak AJB Bumi Putra untuk tidak beroperasi sementara waktu karena banyak banyak klaim yg belum tercairkan padahal karyawannya terus menawarkan pruduk, ini kasihan masyarakat lho,” tambah Miseri.
Hearing tersebut berlangsung alot karena AJB Bumi Putera Cabang Ponorogo, terkesan melempar tanggung jawab ke kantor pusat.
Sementara itu saat Mursid Hidajat anggota DPRD Ponorogo dari Komisi A, ketika menanyakan ke Kepala Cabang AJB Bumi Putera, Eko Hari Sutanto, mengenai data jumlah klaim atau pemegang polis, mengaku tidak membawa data karena ada di kantor.
“Wah, sekelas kepala cabang kok tidak mengetahui jumlah nasabah asuransi yang akan mencairkan klaim,” kecam Mursid.
Mursid yang sudah mendapat banyak laporan dari masyarakat akhirnya meminta jumlah nominal pencairan klaim dan ternyata jumlahnya lumayan banyak yakni sekitar Rp 10 M.
Sementara itu Eko Hari Sutanto ketika dikonfirmasi dengan sejumlah wartawan enggan memberikan komentar dan mempersilahkan konfirmasi ke kantor pusat. (wid)
post-top-smn

Baca berita terkait