Sunday, 20 October 2019

DPRD Ponorogo Bersama Akedemisi Bahas 4 Raperda Inisiatif

post-top-smn

Sukirno SH,Ketua Komisi D ketika sedang menjelaskan

Ponorogo, SMN DPRD Ponorogo terus menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan perannya sebagai Badan Legislasi. DPRD Ponorogo di bawah kepemimpinan Ketua H. Ali Mufti, S.Ag., Wakil Ketua H. Slamet Hariyanto, Anik Suharto, S.Sos dan Miseri Efendi, SH., MH benar-benar menggenjot kinerja para legislator untuk menyelesaikan sejumlah agenda penting.

Kali ini, DPRD Ponorogo melakukan Pembahasan Raperda Inisiatif dengan melibatkan 4 unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo yaitu UNMUH, STAIN, INSURI dan UNMER Ponorogo. Hadir unsur pimpinan, plt Sekwan beserta para anggota DPRD Ponorogo. Dan tak terkecuali undangan penting dari unsur pimpinan 4 Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo.

4 Raperda Inisiatif yang menjadi prioritas pembahasan meliputi Raperda Inisiatif perijinan Tempat Hiburan dan Minuman Keras (miras), irigasi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan distribusi pupuk.

Sebagaimana diungkapkan, H. Ali Mufti, Ketua DPRD Ponorogo, Raperda Inisiatif tersebut merupakan bentuk kepastian hukum berkaitan dengan 4 pokok pembahasan. “Kita prioritaskan pada 4 Raperda Inisiatif, (1) berkaitan tempat hiburan dan miras. Kita menginginkan ada kepastian hukum perijinan tempat hiburan, apalagi di Ponorogo tempat hiburan mulai menjamur. Pun juga kemungkinan persoalan yang terjadi diatur dalam raperda,” jelasnya.

Selanjutnya soal miras, masih menurut Ali Mufti, sebenarnya miras yang beredar bukan produk Ponorogo tetapi mengapa peredarannya merajalela bisa masuk ke Wilayah Ponorogo. “Apakah kita rela, mereka yang memproduksi dan yang menikmati uangnya tetapi justru kita yang harus terima resikonya,” katanya.

DPRD bersama Akademisi

Menyikapi hal tersebut, pihaknya berupaya bersama dengan berbagai pihak, baik akademisi dan juga butuh masukan dari stakeholder, tokoh masyarakat dalam pembahasan raperda inisiatif tersebut. “Selain itu pembahasan raperda inisiatif juga berkaitan dengan persoalan (2) TKI, (3) irigasi dan juga (4) distribusi pupuk,” sebutnya satu persatu pembahasan raperda inisiatif.

Pembahasan 4 Raperda inisiatif tersebut, ditargetkan akan kelar dan disahkan hingga bulan Juni mendatang. “Kita tergetkan tanggal 16 Juni mendatang sudah disepakati eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.

Hadir dari unsur pimpinan perguruan tinggi dalam kesempatan tersebut, Sulton, Rektor Unmuh Ponorogo, Saifulloh Yusuh, wakil ketua bersama Rodilo Makmun mewakili STAIN Ponorogo, Sayuti Farid dari Rektor Insuri dan Sukarni, mewakili Unmer Ponorogo.

Lebih lanjut Sukirno ketua Komisi D juga mengatakan,” menurut dia dalam pembahasan perda rencana peraturan daerah ini setelah 4 bulan harus all out, perda TKI itu sangat luas, karena menyangkut ke luar negeri , di Jawa Timur itu ponorogo adalah daerah TKI terbanyak no 2 dan bomingnya TKI itu baru tahun 1995, oleh karena itu kita harus membahas kantor cabang, perlindungan dan penempatan TKI ,system rekrutmen, pendaftaran, pendidikan, pengurusan dokumen, pembiayaan, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan sangsi. Karena mulai UU no 39 tahun 2004 sampai sekarang kita blm punya PP tentang TKI.”Pungkas Sukirno. (Wied)

post-top-smn

Baca berita terkait